Liputan6.com, Jakarta - Polisi menangani laporan dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21). Dalam laporan tersebut, Bupati Kupang Yosep Lede disebut sebagai pihak terlapor.
Laporan itu diterima Polda NTT pada Kamis (12/11/2026) dan tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Advertisement
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra menjelaskan, laporan tersebut telah ditindaklanjuti penyidik Ditres PPA dan PPO melalui serangkaian langkah penyelidikan untuk mendalami peristiwa yang dilaporkan.
"Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu komplek rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan," jelas Kombes Pol. Henry, Sabtu (14/11/2026).
Berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan.
Dalam pertemuan itu, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.
Setelah kejadian, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan. Korban kemudian dijemput untuk meninggalkan lokasi.
Sementara itu, Dirres PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu mengatakan, penyidik telah melakukan sejumlah tindakan awal.
Langkah tersebut meliputi penerimaan laporan polisi, pelengkapan administrasi penyelidikan, pengajuan permintaan Visum et Repertum (VER), serta pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi terkait peristiwa tersebut.
"Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil VER, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban," jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT untuk memastikan korban memperoleh pendampingan, perlindungan, dan fasilitas rumah aman apabila diperlukan.
"Penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi. Kami berupaya agar korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung," tandasnya.
Polisi Periksa Korban dan Saksi
Dalam proses selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan, mencari dan mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi lainnya, mengklarifikasi pihak terlapor, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta melaksanakan gelar perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Polda NTT menegaskan komitmennya untuk menangani setiap laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.
Penanganan tersebut juga dilakukan dengan memastikan terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).Nova
Nova juga menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Setiap tahapan penyelidikan, termasuk pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, dan klarifikasi terhadap pihak terlapor, dilakukan secara cermat dan objektif untuk mengungkap fakta hukum berdasarkan bukti yang diperoleh.
"Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban," tutupnya.