Liputan6.com, Jakarta - Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Thailand tengah meminta masukan publik terkait rancangan peraturan yang akan membatasi transfer stablecoin untuk menindak pencucian uang.
Usulan yang diumumkan tersebut akan membatasi penarikan dan penyetoran dana oleh nasabah perorangan di platform aset digital yang teregulasi, dengan batas maksimal 5 juta baht (sekitar US$ 147.750, setara Rp 2,69 miliar, US$ 1=Rp 18.240) per operator, baik untuk transaksi masuk maupun keluar, setiap hari. Rancangan peraturan ini disusun menyusul dengar pendapat publik pada September lalu mengenai pengawasan aktivitas stablecoin melalui operator berlisensi.
Advertisement
Mengutip the block, Sabtu, (14/11/2026), selain pembatasan jumlah, rancangan aturan ini mengharuskan agar stablecoin hanya ditransfer antar-akun atau dompet milik orang yang sama, serta melarang transfer yang melibatkan dompet milik pihak lain. Namun, aturan ini tidak mencakup transaksi peer-to-peer langsung di blockchain yang terjadi di luar platform terdaftar.
Lembaga tersebut juga mewajibkan operator untuk mematuhi Travel Rule (aturan pelacakan transaksi) dengan melakukan pembuatan profil dan penyaringan (screening) terhadap nasabah, serta menggunakan perangkat analisis blockchain untuk mendeteksi keterkaitan dengan dompet yang berisiko tinggi atau masuk dalam daftar pantauan.
"Nilai stablecoin yang ditransfer ke dalam maupun ke luar akun nasabah harus selaras dengan sumber pendapatan dan kondisi keuangan nasabah tersebut," ungkap SEC.
Sementara itu, beberapa jenis transfer dikecualikan dari batas 5 juta baht, seperti perpindahan dana antar-akun milik nasabah yang sama di platform di bawah pengawasan SEC, transfer yang dilakukan oleh operator untuk kepentingan bisnis, aktivitas penyedia likuiditas (market maker) untuk stablecoin, serta transaksi tertentu yang berkaitan dengan penawaran token digital dan pengembalian dana (refund). Aktivitas tertentu yang telah disetujui oleh Bank of Thailand juga dikecualikan dari batasan ini.
SEC menyatakan, rancangan aturan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan aset digital dalam tindak pencucian uang, kejahatan siber, atau upaya untuk menghindari ketentuan mengenai transfer uang internasional.
Langkah Tambahan
Rancangan ini juga memperkenalkan langkah-langkah tambahan. Bursa kripto diwajibkan untuk mengungkapkan nama penyedia likuiditas (market maker) mereka beserta aset yang didukung likuiditasnya, disertai dengan proses penyaringan yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
Broker dilarang menggunakan penyedia likuiditas untuk pasangan perdagangan stablecoin terhadap baht. Transaksi di luar platform yang dilakukan oleh broker dan dealer akan dikenakan ambang batas minimum sebesar 3 juta baht (US$ 88.528, setara Rp 1,6 miliar), dan operator diwajibkan untuk mengungkapkan harga perdagangan untuk transaksi semacam itu.
SEC saat ini tengah meminta masukan publik terkait rancangan pemberitahuan tersebut, dengan tenggat waktu hingga 26 November.
Persyaratan ini merupakan kelanjutan dari langkah-langkah yang telah diambil oleh otoritas Thailand. Bank sentral dan regulator sekuritas negara tersebut dilaporkan telah mulai menggunakan analitik data untuk mencermati perdagangan USDT yang tidak wajar, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya pencucian uang serta aktivitas “ekonomi kelabu” lainnya.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.