Liputan6.com, Jakarta - Pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan media asing. BBC dan Channel News Asia (CNA) memberitakan keputusan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut di tengah kontroversi dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024
Dalam tulisannya, BBC menyebut surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026).
Advertisement
Sementara itu, dua sumber di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengatakan kepada Reuters bahwa Gibran akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada lembaga tersebut pada Kamis pagi. MPR nantinya akan mengawasi proses persetujuan pengunduran diri sekaligus pemilihan pengganti Gibran.
Kantor Gibran belum segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait kabar tersebut.
BBC menyoroti bahwa keputusan ini berpotensi semakin memperburuk hubungan politik yang sebelumnya menjadi salah satu faktor penting dalam mengantarkan Prabowo ke kursi kepresidenan.
Sementara itu, CNA menilai pengunduran diri Gibran berisiko memicu gejolak politik lebih lanjut di negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Kontroversi Dokumen Pendidikan Gibran
Sorotan terhadap Gibran mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa dokumen pendidikan tingkat sekolah menengah yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut muncul di tengah kontroversi panjang mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran untuk maju sebagai wakil presiden.
Gibran diketahui pernah menempuh pendidikan di Singapura dan Australia. Untuk membuktikan kualifikasi pendidikannya, dia menggunakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan di Indonesia.
Padahal, undang-undang Indonesia mensyaratkan calon wakil presiden telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat.
Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA atau memiliki dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan.
"Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan kualifikasi sekolah menengah atas atau sederajat," demikian bunyi pernyataan Mahkamah Agung sebagaimana dikutip BBC.
Putusan tersebut kemudian memicu lebih dari 100 anggota parlemen mendukung inisiatif di parlemen yang berpotensi membuka jalan bagi proses pemakzulan Gibran.