Liputan6.com, Jakarta - Rekaman hasil penyadapan ilegal diduga dihapus dari sistem monitoring Polri. Tak hanya itu, tersangka Irjen Ahrie Sonta, juga diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang selama ini digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.
Dua perintah tersebut justru memicu kecurigaan hingga kasus penyadapan ilegal yang diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya terbongkar.
Advertisement
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memyampaikan hal tersebut saat rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
“Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX,” ujar Suyudi.
Menurut Suyudi, penghapusan data tersebut diduga dilakukan oleh tim Technical Supporting Unit (TSU) atas perintah Irjen Ahrie Sonta.
“Kelima, penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU,” ungkapnya.
Laporan Rutin Hasil Penyadapan
AS diketahui menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) Polri pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Dalam perkara ini, AS diduga menerima perintah penyadapan dari Jenderal LSP, kemudian meneruskannya kepada operator tanpa dilengkapi permohonan resmi penyidik.
Hasil penyadapan tersebut diduga dilaporkan kembali kepada LSP. Selain itu, AS memerintahkan TK melakukan kegiatan pengawasan atau surveillance.
Suyudi menjelaskan, perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data hasil penyadapan menjadi awal munculnya kecurigaan pelapor.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri,” jelasnya.
Penyadapan Kurun Waktu 2025 hingga 2026.
Laporan itu kemudian ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Identitas pelapor dirahasiakan.
Dari penyelidikan, polisi menemukan dugaan penyadapan tanpa prosedur resmi yang berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke sistem penyadapan tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana.
Rekaman hasil penyadapan kemudian didengarkan, diekspor, dan dibuat transkripsinya sebelum dilaporkan secara berjenjang.
Namun, pada Oktober 2026, data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan catatan aktivitas atau log diduga diperintahkan untuk dihapus.
“Namun, dalam perkara ini, ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik,” papar Suyudi.
Dalam kasus ini, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka, yakni Jenderal LSP, SU, EH, dan AS.
AS ditetapkan sebagai tersangka pada 1 November 2026 dan langsung ditangkap. Sehari kemudian, penyidik melakukan penahanan terhadapnya.
Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat perangkat komputer, satu modem, serta dokumen dan log penyadapan.
Terkait dugaan penghilangan data elektronik, penyidik menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.