Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri mengungkap dugaan penggunaan jalur khusus bernama ‘jalur atensi’ dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kasus ini, eks Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tergksa.
Advertisement
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan, melalui 'jalur atensi' itu nomor telepon diduga bisa disadap tanpa permohonan resmi penyidik hingga penetapan pengadilan.
Hal itu disampaikannya saat memaparkan hasil penyidikan dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menjelaskan, ada dua mekanisme penyadapan di lingkungan Polri. Keduanya menggunakan perangkat teknis yang sama, tetapi memiliki mekanisme berbeda.
Jalur pertama merupakan prosedur resmi berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan standar operasional Bareskrim tahun 2009.
Melalui jalur tersebut, penyadapan harus diawali surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analis, dan dokumen pendukung. Permintaan kemudian diverifikasi sebelum mendapat persetujuan berjenjang.
Namun, penyidik menemukan dugaan penggunaan jalur kedua yang dinamai jalur atensi. Melalui mekanisme internal ini, penyadapan diduga berlangsung tanpa persyaratan sebagaimana prosedur resmi.
“Kedua, jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan,” kata Suyudi dalam paparannya.
Listyo Perintahkan Penyadapan
Menurut Suyudi, perintah melalui jalur atensi diduga berasal dari Jenderal LSP yang kemudian diteruskan kepada pejabat bagian monitoring.
“Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU,” ungkapnya.
Persoalannya, kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi ini diduga memungkinkan kegiatan penyadapan tanpa prosedur resmi bercampur dengan kegiatan penyadapan yang sah.
“Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksana teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi,” jelas Suyudi.
Penyidik juga mengurai alur perintah yang diduga melibatkan sejumlah pejabat Polri. “Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” katanya.
Setelah perintah diterima, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon sasaran ke sistem LIMS tanpa memeriksa keterkaitannya dengan perkara pidana.
Penyadapan kemudian dilakukan melalui sistem PenlinkX atau PLX. Petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman sebelum membuat transkripsi hasil penyadapan.
Hasil tersebut diduga dilaporkan secara berjenjang hingga sampai kepada Jenderal LSP selaku penerima akhir.
Suyudi menyebut penyidik juga menemukan dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Penghapusan data pada sistem LIMS dan PLX itu diduga diperintahkan AS dan dilaksanakan tim TSU.
“Namun, dalam perkara ini, ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik,” ujarnya.
Suyudi menegaskan seluruh dugaan penyimpangan dalam penggunaan jalur atensi tersebut masih menjadi bagian dari pembuktian penyidik.
“Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” ujarnya.