Liputan6.com, Tel Aviv - Tembok pemisah yang dibangun Israel di Tepi Barat terus membatasi kehidupan warga Palestina. Bentangan beton dan pagar tersebut memisahkan mereka dari tanah pertanian, keluarga, hingga kota-kota terdekat.
Dikutip dari Al Jazeera, Israel mulai membangun tembok pemisah itu pada 2002. Proyek yang direncanakan membentang sepanjang 712 kilometer tersebut justru melintasi jauh ke dalam wilayah Palestina, bukan mengikuti garis perbatasan dengan Israel. Pada 2004, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pembangunan tembok tersebut ilegal.
Advertisement
Peringatan 9 November memiliki makna tersendiri dalam konteks ini. Pada tanggal yang sama, 37 tahun lalu, Tembok Berlin runtuh setelah berdiri selama 28 tahun.
Tembok Berlin dibangun Jerman Timur pada 1961 untuk mencegah warganya melarikan diri ke wilayah Barat. Dengan panjang 155 kilometer, tembok itu mengelilingi Berlin Barat dan memisahkan kota serta penduduknya selama hampir tiga dekade.
Sejak 2003, warga Palestina memperingati tanggal 9 November sebagai hari aksi internasional menentang tembok pemisah Israel. Tembok tersebut memiliki panjang lebih dari empat kali lipat Tembok Berlin dan hingga kini masih dibangun.
Di kawasan perkotaan, tembok beton Israel menjulang sekitar 9 meter atau 30 kaki, lebih dari dua kali tinggi Tembok Berlin.
Namun, pembatasan terhadap warga Palestina tidak hanya berasal dari bangunan fisik tersebut. Tembok itu beroperasi bersama jaringan pos pemeriksaan, blokade jalan, gerbang, dan sistem perizinan yang membatasi pergerakan warga Palestina di wilayah pendudukan.
Sebanyak 64 Persen Rute Tembok Telah Dibangun
Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), sekitar 456 kilometer atau 64 persen dari rute tembok yang direncanakan telah dibangun hingga April.
Sekitar 85 persen jalurnya berada di dalam wilayah Tepi Barat, bukan mengikuti Garis Hijau atau garis gencatan senjata 1949 yang memisahkan Israel dengan Tepi Barat.
Jalur tersebut menentukan komunitas, jalan, dan lahan pertanian mana yang terputus dari lingkungan sekitarnya.
Di sejumlah kawasan perkotaan, pembatas itu berupa tembok beton. Sementara di wilayah lain, bentuknya terdiri dari pagar, jalan patroli, parit, serta infrastruktur keamanan lainnya.
Bagi warga Palestina, perbandingan dengan Tembok Berlin membawa pesan bahwa pembatas tersebut pada akhirnya dapat runtuh.
"Tidak peduli seberapa tinggi penghalang yang dibangun, semuanya akan runtuh. Seperti Tembok Berlin yang runtuh, tembok Palestina juga akan runtuh," kata seorang aktivis Palestina di Bir Nabala kepada Al Jazeera.
Ribuan Warga Palestina Terputus dari Tanahnya
Dampak tembok pemisah itu jauh melampaui keberadaan bangunan fisiknya. Jalurnya memisahkan komunitas Palestina dari kota-kota tetangga, tempat kerja, dan lahan pertanian, sehingga mengganggu mata pencaharian serta kehidupan sehari-hari.
Lebih dari 14.000 warga Palestina tinggal di antara tembok pemisah dan Garis Hijau, di kawasan yang dikenal sebagai Seam Zone.
Untuk mengakses layanan dasar, pasar, serta mengunjungi kerabat di seberang wilayah tersebut, mereka harus melewati pos pemeriksaan.
Petani menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak. Menurut OCHA, sekitar 150 komunitas Palestina memiliki lahan di kawasan tersebut. Namun, untuk menjangkaunya, mereka harus memiliki izin, melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan otoritas Israel, serta melewati gerbang pertanian yang telah ditentukan.
Terdapat sekitar 62 gerbang pertanian di sepanjang tembok tersebut. Sebagian besar di antaranya tetap tertutup hampir sepanjang tahun.
Selama musim panen zaitun 2025, sebanyak 74 persen gerbang hanya dibuka pada hari-hari tertentu.
Di Qalqiliya, tembok pemisah mengelilingi sebagian besar wilayah kota dan memutus aksesnya dari komunitas Palestina serta lahan di sekitarnya. Perjalanan menuju kota-kota tetangga yang sebelumnya dapat ditempuh dalam waktu singkat kini mengharuskan warga melewati pos pemeriksaan atau mengambil jalan memutar yang lebih jauh.
Pembatasan tersebut bukan sekadar menghambat mobilitas. Keberadaan tembok juga mengubah hubungan masyarakat dengan tanah dan tempat-tempat yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.
Jaringan Pembatasan Israel di Tepi Barat
Tembok pemisah hanya satu bagian dari jaringan pembatasan yang lebih luas terhadap pergerakan warga Palestina di Tepi Barat.
Hingga Desember, OCHA mendokumentasikan 925 pos pemeriksaan, gerbang jalan, gundukan tanah, serta berbagai penghalang lainnya di seluruh Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.
Jaringan tersebut membatasi pergerakan sekitar 3,4 juta warga Palestina dan kerap memaksa mereka menempuh perjalanan memutar untuk mencapai tempat kerja, sekolah, rumah sakit, serta layanan lainnya.
Rinciannya mencakup 89 pos pemeriksaan yang dijaga secara permanen, 218 pos pemeriksaan parsial, 232 gerbang jalan, 167 gundukan tanah, 114 penutupan jalur linear, dan 105 blokade jalan.
Pos pemeriksaan dan gerbang jalan kini mencakup hampir 60 persen dari seluruh penghalang tersebut. Angka ini meningkat dibandingkan sekitar 15 persen dua dekade lalu, ketika penghalang sementara seperti gundukan tanah dan blokade jalan jauh lebih banyak digunakan.
Untuk melintasi tembok pemisah, warga Palestina juga membutuhkan izin. Dari 13 pos pemeriksaan yang tersedia, hanya tiga yang dapat digunakan warga Palestina pemegang kartu identitas Tepi Barat yang memiliki izin dari Israel untuk memasuki Yerusalem Timur dan Israel.
OCHA menyebut izin tersebut sulit diperoleh. Banyak di antaranya juga telah dicabut atau ditangguhkan sejak serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan dan dimulainya perang genosida Israel di Gaza pada Oktober 2023.
Tembok pemisah itu membentang ratusan kilometer. Namun, dampaknya tidak hanya dapat diukur dari panjang bangunan tersebut, melainkan juga dari lahan pertanian yang sulit dijangkau petani, komunitas yang terputus dari kota-kota terdekat, serta pos pemeriksaan yang menghalangi warga untuk mencapai tempat-tempat yang mereka butuhkan.