Liputan6.com, Jakarta - Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution. Tak terima, Ahrie Sonta melawan dengan mengajukan banding.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menanggapi perlawanan Ahrie Sonta. Menurutnya hasil sidang etik hanya proses di internal.
Advertisement
"Kan banding, nanti akan ada proses persidangan selanjutnya," kata Kapolri usai kegiatan launching Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Juang, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Sidang etik yang memutus sanksi PTDH terhadap Ahrie berlangsung di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11). Sidang Komisi Kode Etik dipimpin Komjen Pol Rudy Darmoko dengan Wakil Ketua Irjen Pol Roma Hutajulu. Tiga anggota komisi adalah Irjen Pol M Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.
Selain sanksi administratif, majelis menyatakan perbuatan Ahrie sebagai perbuatan tercela dalam putusan etik.
"Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir.
Dalam persidangan, Ahrie diduga melakukan pelanggaran saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri, yaitu mengakses perangkat teknologi untuk melakukan penyadapan ilegal.
Atas dugaan perbuatannya, terduga pelanggar AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan yang dirujuk mencakup Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kelembagaan, serta Pasal 8 huruf c angka 1 terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian.