Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan tersangka kasus dugaan suap sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN, Fahd Arafiq alias Fahd El Fouz, yang mengklaim izin pengobatannya dihentikan secara sepihak oleh penyidik.
Klaim tersebut disampaikan Fahd setelah membeberkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pegawai KPK kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Advertisement
Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan terlebih dahulu memeriksa kebenaran informasi mengenai penghentian izin pengobatan yang disampaikan tersangka.
"Nanti saya cek, ya, terkait dengan informasi itu," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kendati demikian, Budi memastikan KPK tetap menjamin pemenuhan hak kesehatan setiap tahanan yang berada di rumah tahanan (rutan).
KPK telah menyediakan tenaga medis profesional, termasuk dokter yang selalu bersiaga untuk memantau kondisi kesehatan para tersangka secara berkala.
"Namun kami pastikan bahwa di KPK juga memiliki tenaga kesehatan, termasuk dokter, yang juga standby. Salah satunya untuk memastikan, mengawasi, dan juga memonitor kondisi kesehatan dari para tersangka," ujar Budi.
Dia menambahkan, tim dokter secara rutin mendatangi rutan untuk memeriksa kesehatan para tahanan. Selain itu, KPK juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang di rutan, termasuk sarana olahraga, guna menjaga kebugaran para tahanan selama proses hukum berlangsung.
"Bahkan tim dokter juga secara rutin melakukan kunjungan ke rutan untuk melakukan pengecekan kesehatan para tersangka. Bahkan di rutan kami juga menyiapkan fasilitas-fasilitas olahraga yang juga untuk mendukung kebugaran dari para tahanan," pungkasnya.