Liputan6.com, Jakarta - Fahd A Rafiq, tersangka kasus suap pengurusan sertifikasi hak guna bangunan (HGB) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengaku diperiksa oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Ia diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran etik sejumlah pegawai KPK yang membocorkan dokumen dalam perkara suap ke pejabat Kementerian ATR/BPN.
Pengakuan itu disampaikan oleh Fahd A Rafiq usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (10/11/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, Fahd mengaku ditanya terkait dirinya mengenali Direktur Penyelidikan KPK Tessa Mahardika dan pegawai KPK lainnya bernama Ambar Fathona. Ia pun menjelaskan sempat bertemu dengan Ambar di rumah Arif, yang diketahui sebagai 'Posko KPK'.
Advertisement
"Saya sebut kemarin (saat diperiksa), apakah Pak Fahd mengetahui soal Pak Tessa? Pak Direktur Penyelidikan. Lalu Ambar Fathona? 'Pak saya hanya bertemu Ambar Fathona di rumahnya Arif, rumah poskonya Arif, yang dibilang poskonya KPK, saya taunya Arif itu penyidik KPK'," ungkap Fahd.
"Saya enggak pernah tahu kalau Arif itu adalah Bupati Kebumen, enggak pernah tahu saya. Saya tahunya baru di sini kalau dia itu adalah, ngakunya sama saya penyidik KPK," imbuh dia.
Mengaku Diperas Arif
Fahd juga mengaku sempat diperas oleh Arif, yang saat itu mengaku sebagai penyidik KPK. Ia juga mengatakan jika pertemuan dengan Ambar terjadi karena dirinya lebih dulu didatangi.
"Lalu pernah saya di dalam di kantornya dia, itu hampir setengah memeras atau setengah apa ya itu Arif, saya pernah ketemu sama penyidik KPK yang mengenalkan diri ke saya, ya namanya Ambar Fathona yang saya ketemu langsung di situ," terangnya.
"Nah lalu, Arif pernah ngomong sama saya, 'baru aja Pak Tessa keluar dari sini', kata dia. Lalu, ada siapa lagi? Ada dua penyidik lagi. Saya nggak sebut, tapi kalau saya, ini baru dua penyidik aja, baru dua penyidik aja yang saya sebut, berobat saya dihentikan langsung," sambung Fahd.
Fahd menambahkan 'Posko KPK' yang disebut-sebut sebagai rumah Arif berada di Jalan Patra Kuningan. Ia mengaku diperas senilai Rp 3 miliar di lokasi tersebut terkait pengurusan kasus kakaknya, Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq.
"Betul (diperas terkait kasus Fadia A Rafiq). Saya akhirnya diminta biaya konsultasi, Rp 3 miliar, kalau enggak kakak saya akan diberatkan macam-macam ini dan itu dan itu. (Saya) diancam. Lalu saya tanya sama sama sama, 'Gus, saya gak gak takut dengan ancaman itu', tapi terakhir (Arif sampaikan), 'Bang, ini biaya konsultasi pengacara saya, abang didampingi oleh pengacara namanya Fadli Nasution'," terang Fahd.
"Itu mitranya Gus Arif, gitu loh. Makanya kakak saya didampingi oleh namanya Fadli Nasution, gitu loh," lanjut dia.
Fahd pun meminta agar Dewas KPK memeriksa ponsel Arif untuk mengetahui keterikatannya dengan dugaan keterlibatan pegawai KPK dalam perkara ini.
Fahd juga mengaku sempat diminta uang sebesar Rp 100 miliar oleh Arif untuk kebutuhan Muktamar NU.
"Kalau KPK berani, bongkar tuh isi handphone-nya. Betul (sempat diminta Rp 100 miliar). Kalau itu saya jelaskan. Jadi gini ceritanya, ya. Arif itu mintanya Rp 100 Miliar," ucap Fahd.
"Dari tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. 26, saya tolak. 27, dia telepon bawa nama petinggi, yang nggak etis lah saya sebutkan namanya, salah satu petinggi yang disebuti sama dia, akhirnya saya meminjamkan uang tersebut. Itu bener-bener saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU," pungkasnya.
Saat pemeriksaan itu, ia juga mengeluhkan perihal pengobatan saat menjalani pemeriksaan oleh Dewas KPK.
"Semenjak saya diperiksa Dewas, saya langsung disetop berobat gara-gara saya mengungkap penyidik, penyidik yang diperiksa Dewas, yang dikoordinir Arif (Arif Sugiyanto, salah satu tersangka lainnya), yang Arif itu informasinya bermain kasus di KPK," ujarnya.