Liputan6.com, Kuala Lumpur - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak resmi menjalani sisa masa hukuman dalam kasus korupsi SRC International sebagai tahanan rumah. Keputusan ini sekaligus memberikan kepastian mengenai status hukuman Najib setelah sebelumnya ia sempat dikembalikan ke penjara akibat persoalan hukum terkait pelaksanaan pengampunan dari raja Malaysia.
Seperti dilansir CNA pada Selasa (10/11/2026), Najib tiba di kediamannya di kawasan Taman Duta, Kuala Lumpur, sekitar pukul 21.30 waktu setempat dengan pengawalan ketat.
Advertisement
Mantan perdana menteri berusia 73 tahun itu terlihat berada di salah satu kendaraan dalam iring-iringan yang tiba setelah ia meninggalkan Penjara Kajang berdasarkan perintah baru Pengadilan Tinggi Malaysia.
Sebelumnya, media lokal New Straits Times (NST) melaporkan bahwa sejumlah kendaraan yang diduga membawa anggota keluarga Najib telah tiba di kediaman tersebut sekitar pukul 19.55.
Kepulangan Najib menyusul perselisihan antara Istana Negara Malaysia dan Kantor Jaksa Agung mengenai pelaksanaan pengampunan bersyarat yang diberikan Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar.
Persoalan tersebut berkaitan dengan status hukuman Najib dalam kasus SRC International dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan hukuman penjara dalam perkara korupsi lain yang juga menjeratnya.
Sempat Keluar Penjara, Lalu Dikembalikan
Najib sebelumnya sempat meninggalkan Penjara Kajang pada Jumat (6/11) setelah partai politiknya, United Malays National Organisation (UMNO), membayar denda sebesar 50 juta ringgit Malaysia (sekitar 12,3 juta dolar AS).
Pembayaran denda tersebut merupakan salah satu syarat agar Najib dapat menjalani sisa masa hukumannya sebagai tahanan rumah.
Namun, hanya beberapa jam setelah keluar, Najib kembali dibawa ke penjara. Kantor Jaksa Agung Malaysia meminta agar pemindahannya menjadi tahanan rumah ditunda sementara karena masih diperlukan kejelasan hukum mengenai surat perintah pembebasan yang dikeluarkan pengadilan.
Pada Selasa (10/11), Jaksa Agung mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali surat perintah tersebut.
Menindaklanjuti permohonan itu, Hakim Aslam Zainuddin membatalkan perintah sebelumnya dan menggantinya dengan perintah baru.
"Perintah pembebasan setelah pembayaran denda tertanggal 6 November dengan ini dibatalkan dan sepenuhnya digantikan dengan perintah berikut," kata Aslam, seperti dilaporkan Free Malaysia Today.
"Sesuai dengan pengampunan bersyarat yang diberikan raja, terdakwa harus menjalani sisa masa hukuman penjaranya yang telah dikurangi menjadi enam tahun sebagai tahanan rumah di 11, Jalan Langgak Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur, hingga 23 Agustus 2028," lanjutnya.
Dengan keputusan tersebut, Najib tetap menjalani hukuman dalam kasus SRC International, tetapi tidak lagi harus mendekam di penjara selama masa tahanan rumah yang ditetapkan.
Pengacara Najib, Shafee Abdullah, mengatakan bahwa keputusan pengadilan memberikan kelegaan besar bagi kliennya.
"Keputusan ini akhirnya memberinya kelegaan besar karena sudah lama ia menantikannya," ujar Shafee.
"Dan ia memang berhak mendapatkan keputusan ini karena telah menjalani jauh lebih dari 50 persen masa hukumannya."
Meski demikian, Shafee mengaku belum menerima penjelasan terperinci mengenai ketentuan yang harus dipatuhi Najib selama menjalani tahanan rumah, termasuk apakah anggota keluarganya diperbolehkan tinggal bersamanya.
Ia memperkirakan bahwa siapa pun yang ingin mengunjungi mantan Presiden UMNO tersebut harus terlebih dahulu mengajukan izin.
"Kami belum sepenuhnya yakin. Kami belum tahu," kata Shafee kepada wartawan di luar gedung Pengadilan Tinggi.
Setelah pengadilan mengeluarkan keputusan terbaru, Najib juga mengunggah pesan singkat melalui akun Facebook miliknya.
"Alhamdulillah," tulis Najib.
Riwayat Hukuman Najib Razak
Najib telah menjalani hukuman penjara sejak Agustus 2022 setelah Mahkamah Federal Malaysia menguatkan vonis bersalah terhadapnya atas penyalahgunaan kekuasaan, pecah amanah, dan pencucian uang yang melibatkan dana SRC International, bekas anak perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Kasus tersebut merupakan perkara korupsi pertama yang membuat Najib dipenjara dalam rangkaian skandal penyelewengan dana bernilai miliaran dolar AS dari lembaga investasi negara Malaysia.
Dalam perkara itu, Najib awalnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar 210 juta ringgit Malaysia.
Pada 2024, Lembaga Pengampunan Malaysia mengurangi hukuman penjaranya menjadi enam tahun, sedangkan dendanya dipangkas menjadi 50 juta ringgit.
Selanjutnya, pada September 2026, Sultan Ibrahim memberikan pengampunan bersyarat yang memungkinkan Najib menjalani sisa masa hukuman sebagai tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028, dengan syarat denda yang telah ditetapkan pengadilan dilunasi.
UMNO kemudian memenuhi kewajiban pembayaran tersebut pada 6 November melalui dana yang dihimpun dalam kampanye penggalangan dana oleh para pendukung Najib.
Namun, pengampunan bersyarat itu hanya berlaku bagi hukuman dalam kasus SRC International.
Najib juga dijatuhi hukuman terpisah selama 15 tahun penjara pada Desember 2025 atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam perkara besar kedua yang berkaitan dengan skandal 1MDB.
Ia masih mengajukan banding atas putusan tersebut.
Mengapa Pengampunan Najib Memicu Polemik?
Perselisihan mengenai pelaksanaan tahanan rumah Najib berawal dari perbedaan penafsiran terhadap konsekuensi hukum surat perintah pembebasan yang diterbitkan Pengadilan Tinggi pada 6 November.
Menurut Kantor Jaksa Agung Malaysia, surat perintah tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai apakah Najib telah menyelesaikan hukuman dalam kasus SRC International atau masih harus menjalani sisa masa hukumannya.
Seperti dilaporkan Malay Mail, persoalan itu muncul karena surat perintah pembebasan setelah pembayaran denda dapat ditafsirkan dengan dua cara.
Penafsiran pertama menyebutkan bahwa pembayaran denda hanya memenuhi salah satu persyaratan pengampunan. Artinya, hukuman Najib tetap berlangsung, tetapi sisa masa hukumannya dijalani sebagai tahanan rumah.
Sementara itu, penafsiran kedua memungkinkan surat perintah tersebut dianggap sebagai pembebasan sepenuhnya dari hukuman dalam kasus SRC International setelah denda dilunasi.
Perbedaan penafsiran ini penting karena berdasarkan ketentuan pengadilan, hukuman penjara Najib dalam perkara 1MDB yang terpisah baru mulai dijalani setelah hukuman dalam kasus SRC International selesai.
Jika hukuman pertamanya dianggap telah berakhir pada 6 November, muncul pertanyaan apakah hukuman dalam perkara kedua harus langsung mulai dilaksanakan.
Sebaliknya, jika hukuman pertama masih berlangsung, Najib tetap menjalani masa hukumannya sebagai tahanan rumah hingga tanggal yang telah ditetapkan dalam keputusan pengampunan.
Kantor Jaksa Agung menilai kepastian mengenai status tersebut diperlukan agar pelaksanaan kedua hukuman tidak menimbulkan persoalan hukum.
Namun, penundaan pemindahan Najib menjadi tahanan rumah memicu reaksi keras dari Istana Negara Malaysia.
Dalam pernyataan setelah Najib dikembalikan ke penjara, Sultan Ibrahim menegaskan bahwa kewenangan memberikan pengampunan merupakan hak prerogatif raja sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Konstitusi Federal Malaysia.
"Pelaksanaan kewenangan ini harus dihormati sesuai dengan kedudukan Monarki Konstitusional dan prinsip supremasi hukum," kata Sultan Ibrahim.
"Mengingat seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan pengampunan bersyarat telah dipenuhi, setiap argumen yang mempertentangkan keputusan tersebut sama saja dengan menentang titah Yang di-Pertuan Agong."
Menanggapi pernyataan tersebut, Kantor Jaksa Agung Malaysia membantah bahwa tindakannya merupakan bentuk penentangan terhadap pengampunan yang diberikan raja.
Lembaga itu menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan kewenangan raja, melainkan meminta pengadilan memperjelas akibat hukum dari surat perintah pembebasan Najib.
Kantor Jaksa Agung juga menyatakan bahwa tuduhan penghinaan atau pengkhianatan terhadap raja tidak berdasar.
Dalam persidangan pada 10 November, jaksa menjelaskan bahwa penggunaan formulir standar pembebasan setelah pembayaran denda berpotensi menimbulkan penafsiran bahwa Najib telah menyelesaikan seluruh hukuman dalam kasus SRC International.
Padahal, pengampunan bersyarat yang diberikan raja hanya memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman tersebut di rumah, bukan menghapus masa hukuman yang belum dijalaninya.
Persoalan inilah yang menjadi dasar penggantian surat perintah pembebasan sebelumnya dengan perintah baru oleh Pengadilan Tinggi.
Dengan demikian, status hukuman Najib dalam kasus SRC International menjadi jelas, termasuk hubungannya dengan pelaksanaan hukuman dalam perkara kedua.
Menurut laporan kantor berita Malaysia, Bernama, berdasarkan perintah pengadilan tersebut, Najib harus kembali ke Penjara Kajang pada 24 Agustus 2028 untuk menjalani hukuman dalam perkara 1MDB yang terpisah.
Namun, pelaksanaan hukuman dalam perkara kedua itu masih dapat dipengaruhi oleh hasil proses banding yang sedang ditempuh Najib.