Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan mundur dari jabatannya. Pengajuan mengundurkan diri sebagai wakil presiden itu disampaikan Gibran saat melakukan pertemuan dua jam dengan Presiden Prabowo Subianto.
Kabar pengunduran diri Gibran itu dibenarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat dikonfirmasi wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Advertisement
"Pagi hari tadi bapak wakil presiden ada pertemuan dengan bapak presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam di antaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri," kata Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan, alasan Gibran mengundurkan diri berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul sejumlah keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah.
"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo.
Bunyi Putusan MA Soal Ijazah Gibran
Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gugatan perkara ini dilayangkan oleh advokat Subhan dengan memosisikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah cq Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan tersebut.
"Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya," demikian seperti dikutip dari laman kepaniteraan MA, Jumat (30/10).
Adapun, putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 tersebut ditetapkan oleh majelis kasasi yang diketuai Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Yulius pada Jumat 30 Oktober 2026. Dalam mengadili perkara ini, Yulius didampingi oleh Hakim Anggota Maftuh Effendi, dan Hari Sugiharto, serta Panitera Pengganti Michael Renaldy Zein.
Melalui putusan kasasi ini, MA membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang sebelumnya menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO). Putusan PTUN Jakarta itu sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, sebelum akhirnya Subhan menempuh upaya hukum kasasi ke MA.
Adapun tuntutan dalam gugatan Subhan ke PTUN sebagai berikut:
Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.Sebagai catatan, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan sebelumnya menyatakan bahwa pendidikan Gibran disetarakan dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.