Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 8 November 2026.
Dalam foto yang beredar, para jenderal purnawirawan duduk mengelilingi meja bundar hijau dengan motif ujung warna cokelat.
Advertisement
Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan sejumlah pejabat.
Pertemuan itu berlangsung di tengah terbongkarnya penyadapan Presiden yang dilakukan empat jenderal Polri.
Mantan Kapolri ke-17 Dai Bachtiar menceritakan isi pertemuan tersebut. Salah satu pembahasan yang keluar adalah pernyataan Prabowo saat mengetahui disadap.
"Iya, beliau (Prabowo) mengatakan bahwa 'saya ini terjadi kaget juga, shock juga'. Dan beliau juga apresiasi kepada Kapolri, yang tentu dengan tindakannya yang secara profesional membongkar masalah-masalah yang ada dalam institusinya sendiri itu," ujar Dai Bachtar kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Selain itu, pertemuan tersebut juga menjadi komitmen bagi para purnawirawan Polri dukungan pemerintahan Presiden Prabowo.
"Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP (Persatuan Purnawirawan) Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku," dikutip dari akun media sosial Sekretariat Kabinet, Senin (9/11/2026).
Sementara itu, Tito Karnavian mengungkap dalam pertemuan Prabowo juga menjelaskan tentang situasi dan kebocoran negara yang merugikan negara serta rakyat. Selain itu, PP Polri juga menyampaikan dukungan terhadap program pemerintahan Prabowo. Khususnya, program yang menyangkut kesejahteraan rakyat dan untuk mencegah kebocoran keuangan negara.
"Saya kira intinya pembicaraannya adalah, Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa kebocoran negara dan lain-lain. Dan intinya adalah PP Polri ya sebetulnya yang lebih kompeten adalah Bapak Bambang Hendarso," ujar Menteri Dalam Negeri itu.
"Tapi saya mendengar juga intinya adalah PP Polri mendukung langkah-langkah , apapun yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat dan kemudian mendukung program-program beliau yang prorakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi," terang Tito.