MotoGP Ternyata Tidak Punya Wewenang Hukum Yamaha

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan MotoGP, Carlos Ezpeleta, akhirnya memberikan penjelasan terkait langkah Yamaha yang memutuskan mundur dari seri Qatar akhir pekan lalu.

Pabrikan asal Jepang tersebut memilih tidak mengikuti balapan di Sirkuit Lusail setelah kebijakan internal perusahaan mengenai perjalanan ke kawasan Timur Tengah menjadi pertimbangan utama.

Keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya ketidakpastian situasi keamanan akibat perang Iran. Situasi ini juga berdampak pada jumlah peserta. Grid MotoGP yang seharusnya diisi 22 pembalap menyusut menjadi 18 starter. Jumlah tersebut kembali berkurang menjadi 16 nama akibat sejumlah peserta mengalami cedera.

Meski sempat diwarnai kekhawatiran mengenai kondisi keamanan kawasan, MotoGP Qatar tetap berlangsung tanpa gangguan berarti. Namun, , sempat muncul peringatan keamanan bagi warga negara Amerika Serikat yang berada di Qatar. Serangan juga dilaporkan terjadi di Iran dan Arab Saudi selama rangkaian MotoGP berlangsung di Lusail.

Keputusan Yamaha untuk tidak tampil di Qatar berpotensi berbuntut panjang. Sebelumnya, pihak MotoGP telah memperingatkan tim dan pembalap mengenai kemungkinan pemberian sanksi apabila mereka menolak mengikuti balapan.

Ketegangan semakin meningkat setelah 19 dari total 22 pembalap MotoGP menandatangani surat yang menyatakan keberatan mereka untuk berlomba di Qatar.

Yamaha sendiri terikat kontrak dengan MotoGP Group. Karena itu, keputusan untuk melewatkan balapan Qatar berpotensi menimbulkan konsekuensi berdasarkan perjanjian yang berlaku.

Namun, Carlos Ezpeleta menegaskan bahwa hubungan MotoGP Group dengan Yamaha berada dalam ranah komersial. Sementara itu, urusan sanksi olahraga merupakan kewenangan Federasi Balap Motor Internasional (FIM).

"Kami memiliki kontrak komersial yang tidak bisa dibicarakan secara terbuka. Kami akan berbicara dengan Yamaha. Setelah itu, jika ada keputusan yang diambil, semuanya akan disampaikan kepada publik," ujar Ezpeleta kepada Motorsport.

"Namun, hingga saat ini, hubungan kami dengan mereka murni bersifat komersial. Seperti yang selalu kami katakan, kami tidak ingin terlibat dalam urusan olahraga. Hal tersebut merupakan kewenangan FIM," lanjutnya.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, FIM belum memberikan penjelasan resmi mengenai kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Yamaha. Belum diketahui pula apakah keputusan tersebut akan berujung pada hukuman tertentu.

Selain persoalan Yamaha, Ezpeleta juga menyoroti polemik yang berkembang antara para pembalap dan penyelenggara MotoGP menjelang seri Qatar.

Ezpeleta menilai kegaduhan yang muncul menjelang balapan sebenarnya tidak perlu terjadi sebesar itu. Menurutnya, MotoGP harus melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang.

"Para pembalap selalu menjadi bintang utama MotoGP dan akan terus menjadi bagian terpenting dari kejuaraan ini," kata Ezpeleta.

"Kami selalu melakukan evaluasi terhadap segala hal. Ada beberapa aspek yang harus kami tingkatkan, begitu juga dengan tim dan para pembalap."

"Jelas bahwa kegaduhan yang tercipta di sekitar gelaran tersebut membuat kami terlalu banyak membuka diri terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Inilah yang harus kami perbaiki," tutupnya.