Liputan6.com, Amsterdam - Ratusan ribu orang dilaporkan mengikuti demo di Amsterdam, Belanda, pada Minggu (8/11/2026).
Penyelenggara demonstrasi bertajuk "Red Line" atau "Garis Merah" itu menuntut sejumlah langkah, termasuk penerapan sanksi perdagangan yang lebih ketat terhadap Israel, pengakuan resmi bahwa tindakan Israel di Gaza merupakan genosida, serta penghentian seluruh penjualan senjata kepada Israel.
Advertisement
Amnesty International cabang Belanda, yang turut menyelenggarakan demonstrasi tersebut, menyatakan melalui unggahan di media sosial bahwa lebih dari 200.000 orang mengikuti aksi tersebut.
"Apa yang terjadi di sana sungguh tidak manusiawi," kata Mike van Dongen, salah seorang peserta demonstrasi, di tengah kerumunan massa seperti dilaporkan Associated Press.
Van Dongen mengkritik pula tindakan pemerintah Belanda dalam merespons situasi di Gaza.
"Menurut saya, mereka tidak melakukan apa-apa," ujarnya. "Mereka tidak berani mengambil langkah yang benar-benar serius."
Para demonstran menyusuri jalan di Amsterdam yang biasanya ramai dilalui kendaraan, tetapi ditutup untuk lalu lintas pada Minggu itu. Seorang pria berdiri di atas halte bus sambil meneriakkan "Free, free Palestine!" atau "Bebaskan Palestina!" melalui pengeras suara. Banyak demonstran yang melintas ikut meneriakkan seruan tersebut.
Israel dengan tegas membantah tuduhan bahwa pihaknya melakukan genosida dalam operasi militer di Gaza. Operasi tersebut dilancarkan menyusul serangan kelompok bersenjata pimpinan Hamas di wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan 251 orang disandera.
Sementara itu, operasi militer balasan Israel telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.
Meski gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Oktober 2025, korban jiwa di Gaza terus bertambah. Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 1.550 warga Palestina telah tewas akibat tindakan militer Israel sejak gencatan senjata tersebut diberlakukan.
Operasi militer Israel di Gaza telah memperburuk hubungan antara Belanda dan Israel. Pada 2025, Menteri Luar Negeri Belanda mengundurkan diri setelah gagal mengupayakan penerapan sanksi baru terhadap Israel.
Di bawah pemerintahan baru yang dibentuk oleh koalisi partai-partai tanpa mayoritas kursi di parlemen, Belanda kemudian memberlakukan larangan impor produk dari permukiman Israel. Pemerintah Belanda dan sebagian besar masyarakat internasional menganggap permukiman tersebut ilegal. Kebijakan larangan impor itu memicu perselisihan diplomatik dengan Israel.
Perdana Menteri Belanda Rob Jetten, yang ikut dalam demonstrasi serupa pada 2025 tetapi tidak hadir dalam aksi pada hari Minggu, membela kebijakan pemerintahannya dalam konferensi pers mingguan pada Jumat (6/11).
"Setiap hari dan setiap minggu, kami melakukan segala yang kami bisa untuk meringankan penderitaan akibat situasi mengerikan di sana," tegas Jetten.
Ia menambahkan bahwa pemerintahannya terus "meningkatkan tekanan politik dan diplomatik" terhadap Israel agar mematuhi kesepakatan terkait Gaza.
Pada saat yang sama, Jetten mengatakan pemerintah Belanda juga meningkatkan tekanan terhadap Hamas dan organisasi lain yang masih melakukan "berbagai operasi yang membahayakan keselamatan warga Israel."