Liputan6.com, Tel Aviv - Hasil sementara pemilu Israel menunjukkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu unggul atas rivalnya, mantan kepala militer Gadi Eisenkot. Namun, Netanyahu masih belum memperoleh cukup kursi untuk menguasai mayoritas di parlemen.
Dengan 85 persen suara telah dihitung, Partai Likud pimpinan Netanyahu bersama sekutunya dari kelompok sayap kanan dan Yahudi ultra-Ortodoks diperkirakan meraih 53 dari total 120 kursi di parlemen Israel atau Knesset. Sementara itu, Partai Yashar pimpinan Eisenkot bersama tiga partai oposisi Yahudi lainnya dalam bloknya diproyeksikan memperoleh 48 kursi. Demikian seperti dilaporkan BBC.
Advertisement
Kedua pemimpin menyatakan akan berupaya membentuk koalisi pemerintahan.
Partai-partai yang dipimpin politikus Arab, yang diperkirakan meraih 19 kursi atau jumlah terbanyak sepanjang sejarah, berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan. Namun, seluruh partai Yahudi kecuali satu telah menyatakan tidak akan bekerja sama dengan mereka.
Hasil akhir pemilu diperkirakan baru akan diketahui dalam satu atau dua hari karena masih terdapat sekitar 430.000 hingga 480.000 surat suara yang belum dihitung. Surat suara tersebut antara lain berasal dari tentara, diplomat, dan pasien rumah sakit yang tidak memberikan suara secara langsung di tempat pemungutan suara.
Setelah hasil resmi ditetapkan, Presiden Israel Isaac Herzog akan berkonsultasi dengan seluruh kelompok politik sebelum menunjuk pemimpin yang dinilainya memiliki peluang terbesar untuk membentuk pemerintahan. Proses tersebut dapat berlangsung selama beberapa pekan.
Jika upaya pembentukan pemerintahan gagal, Israel pada akhirnya harus kembali menggelar pemilu.
Dalam pertemuan di kediamannya di Yerusalem, Herzog memuji tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Israel yang digelar pada Selasa (27/10/2026). Tingkat partisipasi tersebut mencapai 77,7 persen, tertinggi dalam lebih dari dua dekade.
"Ini merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Israel. Sungguh luar biasa melihat betapa kuatnya keinginan untuk berdemokrasi di Israel," ujarnya.
Herzog menambahkan bahwa dirinya berharap menerima hasil resmi pemilu pada pekan depan. Setelah itu, ia akan memulai pembicaraan dengan setiap kelompok politik.
"Kita harus melakukan segala upaya, terutama setelah apa yang terjadi kemarin, untuk menghindari pemilu kembali. Karena itu, saya berharap semua pihak yang datang ke sini bersedia berdiskusi dengan pikiran terbuka."
Baik Netanyahu maupun Eisenkot bersikeras bahwa merekalah yang seharusnya diberi mandat untuk membentuk koalisi pemerintahan.
Eisenkot menyatakan bahwa masyarakat telah "menyuarakan keinginan untuk perubahan". Pernyataan itu disampaikannya setelah hasil jajak pendapat awal seusai pemungutan suara (exit poll) dari tiga stasiun televisi Israel memperkirakan "Blok Perubahan" yang dipimpinnya akan memperoleh 52 hingga 53 kursi di Knesset, dibandingkan dengan 50 kursi untuk blok Netanyahu.
"Koalisi yang gagal telah kehilangan kepercayaan rakyat," tutur Eisenkot kepada para pendukungnya di markas pemilu Partai Yashar di Tel Aviv. "Saya akan bekerja sama dengan para mitra untuk memastikan keputusan rakyat diwujudkan dalam pemerintahan Zionis."
Namun, ketiga stasiun televisi tersebut kemudian memperbarui proyeksi mereka. Dua di antaranya memperkirakan kedua blok akan sama-sama memperoleh 51 kursi, sedangkan satu lainnya memproyeksikan blok Netanyahu unggul tipis dengan selisih tiga kursi.
Netanyahu kemudian tampil di markas Partai Likud di Yerusalem dan menyatakan bahwa blok sayap kanan yang dipimpinnya telah meraih "mayoritas besar".
"Kita harus membentuk pemerintahan nasional sayap kanan yang kuat," ujarnya. "Kita sama sekali tidak boleh membahayakan Israel dengan membentuk pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab anti-Zionis."
Ketika penghitungan suara berlangsung pada Rabu (28/10), perolehan blok Netanyahu ternyata lebih baik daripada perkiraan exit poll, dengan proyeksi 53 kursi. Meski demikian, jumlah tersebut masih 15 kursi lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kursi yang pernah dikuasai bloknya di Knesset sebelumnya.
Pemilu pada Selasa merupakan yang pertama sejak serangan mematikan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, serta peperangan yang kemudian berlangsung di Gaza, Lebanon, dan Iran.
Tuntutan Perubahan dan Menguatnya Posisi Politik Warga Arab Israel
Pemilu ini dipandang masyarakat Israel sebagai salah satu yang paling menentukan dalam sejarah negara tersebut. Pasalnya, hasil pemungutan suara tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin Israel, tetapi juga apakah negara itu akan terus mempertahankan arah politiknya saat ini yang berhaluan keras dan berlandaskan nasionalisme keagamaan.
Sejumlah isu utama dalam kampanye mencakup pertanggungjawaban atas kegagalan keamanan yang memungkinkan terjadinya serangan 7 Oktober, penanganan perang di kawasan, kewajiban militer bagi laki-laki Yahudi ultra-Ortodoks, reformasi peradilan, serta posisi Israel di mata dunia internasional.
Avigail Levine, warga Kfar Saba yang memberikan suaranya kepada Partai Beyachad pimpinan mantan perdana menteri Naftali Bennett, mengaku kecewa dengan hasil pemilu.
"Saya berharap ada kepemimpinan baru. Saya merasa sebagai sebuah bangsa, kita membutuhkannya," katanya kepada BBC. "Orang-orang yang berkuasa ketika peristiwa 7 Oktober terjadi seharusnya tidak lagi memegang kekuasaan sekarang."
Menurut Levine, masyarakat merasa frustrasi karena Netanyahu belum mengambil tanggung jawab atas peristiwa tiga tahun lalu, ketika sekitar 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera. Nenek dari suaminya termasuk di antara korban tewas di Kibbutz Be'eri.
Sementara itu, Gal, warga Ramat Gan, mengatakan bahwa dirinya memilih Netanyahu karena warga Israel "tidak bisa merasa tenang dan hidup damai dengan negara-negara tetangga ketika yang mereka inginkan hanyalah menghapus kami dari peta".
Gal juga mengaku "khawatir terhadap semakin kuatnya partai-partai politik Arab".
Pada Rabu, Partai Likud menuding bahwa partai-partai Arab telah "mencuri" kemenangan dalam pemilu. Likud menuduh mereka melakukan "penyuapan, ancaman, kekerasan, kecurangan, serta penggunaan perangkat lunak terlarang untuk mendorong pemilih memberikan suara", tetapi tidak menyertakan bukti apa pun.
Komite Pemilihan Umum Pusat Israel menyatakan akan memeriksa tuduhan tersebut sebagai bagian dari evaluasi setelah pemilu.
Dua partai Arab, yakni United Arab List dan Joint List, diperkirakan hampir menggandakan jumlah kursi mereka berkat lonjakan partisipasi pemilih Arab Israel. Kelompok ini mencakup sekitar seperlima populasi Israel dan banyak di antaranya menyebut diri mereka sebagai warga Palestina berkewarganegaraan Israel.
Mahdi Kabaha, yang tinggal di sebuah desa dekat Haifa dan aktif mengampanyekan partisipasi pemilih Arab, menggambarkan hasil tersebut sebagai sesuatu yang "bersejarah".
"Warga Arab datang memberikan suara dan menyampaikan pesan yang jelas: kami ingin memiliki peran nyata dalam menentukan arah negara ini," katanya.
Pemimpin Joint List, Yousef Jabareen, mengatakan kepada BBC bahwa salah satu faktor yang mendorong pemilih Arab datang ke tempat pemungutan suara adalah keinginan untuk menyingkirkan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir dari jabatannya. Jabareen menuduh Ben-Gvir bersikap rasis dan melakukan "provokasi terhadap komunitas kami".
Ben-Gvir, pemimpin Partai Jewish Power, telah menyerukan pencaplokan Tepi Barat yang diduduki Israel, pembangunan permukiman Yahudi di Gaza, serta "emigrasi sukarela" warga Palestina. Sejumlah negara Barat telah menjatuhkan sanksi terhadapnya atas tindakan yang dinilai menghasut kebencian terhadap warga Palestina.
Pemimpin United Arab List, Mansour Abbas, yang pernah bergabung dalam koalisi pemerintahan berumur pendek setelah pemilu 2021, mengatakan pada Selasa malam bahwa dirinya berharap United Arab List dan Blok Perubahan dapat bersama-sama memperoleh dukungan mayoritas di parlemen.
"Saya berharap jumlah kursinya mencukupi sehingga kami, Blok Perubahan, dan UAL dapat bersama-sama memastikan dukungan 61 kursi di Knesset," ujarnya.
Pemimpin Partai Democrats yang berhaluan kiri, Yair Golan, mengatakan kepada para mitranya di blok Eisenkot bahwa terdapat "peluang untuk membentuk pemerintahan perubahan melalui kerja sama" dengan partai-partai Arab dan menggantikan koalisi Netanyahu.
"Kita tidak memiliki masa depan di sini jika kita tidak berhenti merasa takut. Dan jika kita tidak mengakhiri rasisme," tulis Golan di platform X.
Namun, Eisenkot sebelumnya telah menyampaikan keberatan atau menetapkan sejumlah syarat terhadap kemungkinan kerja sama semacam itu. Syarat tersebut antara lain pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis, serta pengakuan bahwa Hamas merupakan organisasi teroris yang harus dihancurkan.
Sementara itu, partai-partai sayap kanan dalam blok Eisenkot secara tegas menolak kerja sama dengan partai-partai Arab.
"Partai-partai oposisi tidak bisa mendikte syarat apa pun," kata Jabareen. "Jika oposisi di Israel benar-benar bersedia menghadirkan perubahan yang nyata dan mendasar, serta menawarkan alternatif bagi pemerintahan sayap kanan ekstrem yang berbahaya, mereka harus berunding dengan kami."