Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah dan pelaku usaha guna memperkuat konektivitas serta rantai pasok pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Langkah ini diambil untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim.
"Kemudian yang mendesak permintaan Natal dan Tahun Baru. Nataru akan segera datang. Karena itu, produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok perlu diperkuat," ungkap Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo saat menyampaikan keynote speech dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua Tahun 2026 di Makassar, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (23/10).
Advertisement
Sektor pangan saat ini menghadapi tantangan serius berupa lonjakan harga sejumlah komoditas, terutama kelompok cabai. Di tengah angka inflasi pangan yang menyentuh 5,03%, harga cabai merah besar melonjak hingga 25,8%, disusul cabai merah keriting sebesar 22%, dan cabai rawit sebesar 5,07%.
Fenomena ini menegaskan krusialnya kelancaran jalur distribusi agar stok pangan yang ada dapat menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan tanpa memicu gejolak harga.
Menanggapi situasi tersebut, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi merumuskan lima arahan strategis:
- Mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
- Memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan.
- Mengakselerasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit.
- Memitigasi dampak El Niño lewat perbaikan irigasi, pengaturan pola tanam, serta penguatan sistem peringatan dini.
- Mempererat koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia dan Perum Bulog.
Di samping itu, daya beli masyarakat turut disokong melalui penggelontoran Paket Stimulus Tahap II senilai Rp 26,34 triliun. Anggaran raksasa ini dialokasikan untuk insentif (Rp 2,04 triliun), program magang dan vokasi bagi 150 ribu peserta (Rp 6,26 triliun), serta bantuan pangan (Rp 18,04 triliun) berupa beras 10 kg kepada 33,24 juta penerima manfaat.
Pemerintah juga menyiapkan dana SPHP kedelai sebesar Rp 500 miliar guna mengamankan operasional para perajin tahu dan tempe. Penguatan rantai logistik menjadi krusial mengingat karakteristik geografis Sulampua yang cukup menantang.
Padahal,pertumbuhan ekonomi di kawasan ini menunjukkan tren positif pada triwulan II 2026, di mana Sulawesi tumbuh 6,95% (yoy) serta Maluku dan Papua tumbuh 4,46% (yoy). Oleh karena itu, efisiensi pelabuhan, konektivitas laut, dan penyediaan fasilitas rantai dingin (cold chain) sangat dibutuhkan untuk menekan angka kehilangan hasil panen,menipiskan disparitas harga, serta memperluas jangkuan pasar produk lokal.
Pimpin Proyek Percontohan
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kemenko Perekonomian akan memimpin BUMN logistik dalam proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua. Fokus awal akan diarahkan pada komoditas utama penyumbang inflasi, lengkap dengan perbaikan layanan dan tarif distribusi. Para petani dan nelayan juga akan disambungkan langsung dengan mitra pembeli (off-taker), seperti Perumda, BUMD, KDKMP, KMP, dan SPPG agar penyerapan hasil produksi lebih terjamin.
Kolaborasi ini turut melibatkan Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait, serta TPID guna memastikan setiap kerja sama memiliki target volume, biaya distribusi, dan dampak harga yang terukur.
"Saya berharap seluruh BUMN yang terlibat di dalam suplai dan pasokan tadi, itu kita tingkatkan sinergi. Karena tantangan untuk inflasi di kuartal keempat pada tahun 2026 itu sudah ada di depan mata. Dan insyaallah di bawah arahan Bapak Presiden, insyaallah kita akan bisa mengendalikan inflasi sesuai dengan target sehingga rakyat kita daya belinya akan selalu terjaga," pungkas Wamenko Dradjad.