Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, berencana mengevaluasi kontrak ekspor komoditas energi dengan negara lain. Langkah tegas ini diambil demi menjamin ketahanan energi nasional.
Rencana tersebut diungkapkan Bahlil seiring upaya Indonesia dan negara-negara di dunia yang mulai masuk mode bertahan (survival). Bahlil menegaskan, evaluasi kontrak menyasar negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dengan Indonesia.
Advertisement
"Terkait ketahanan energi kita, saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai hubungan antarnegara," kata Bahlil di Floating Production Unit (FPU) Jangkrik, Selat Makassar, Kalimantan Timur, Jumat (23/10/2026).
"Saya akan melakukan evaluasi dan saya tidak segan-segan mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor kepada negara yang tidak menghargai Indonesia," tegasnya.
Sebaliknya, Bahlil memastikan bakal memberikan perlakuan khusus bagi negara yang mampu menghargai Indonesia atas dasar prinsip kesetaraan.
"Tetapi kalau negara-negara yang menghargai Indonesia dan kita saling menghargai, maka sekalipun mereka belum punya kontrak, kita akan buatkan kontrak dan berikan kepada mereka. Itulah asas kesetaraan," tuturnya.
Pegang Teguh Prinsip Kedaulatan
Ia juga menyindir pihak asing yang datang ke Indonesia hanya saat membutuhkan bantuan.
"Jangan di saat mereka butuh baru datang memohon. Di saat ada persoalan lain yang sesungguhnya mampu dibicarakan baik-baik, mereka seperti saudara yang tidak tahu adat. Ini yang tidak kita mau," ujar Bahlil.
Bahlil menegaskan, kebijakan ini berkaitan langsung dengan prinsip kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka.
"Kita harus punya prinsip. Kedaulatan negara adalah hal yang sah dan kemerdekaan kita direbut dengan perjuangan panjang, bukan pemberian. Saya tidak ingin ada negara lain mencoba merasa paling hebat dari negara kita," tegasnya.