Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menilai Presiden Prabowo Subianto melakukan perubahan fundamental dalam dua tahun pemerintahannya.
Sejumlah kebijakan, mulai dari pengendalian ekspor sumber daya alam, program Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan harga pupuk, hingga pembenahan badan usaha milik negara (BUMN), sebagai langkah konkret membenahi ekonomi nasional.
Advertisement
Hal itu disampaikan Andre dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Andre, Prabowo memilih melakukan pembenahan ketimbang sekadar melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Perubahan tersebut, kata dia, berpotensi memicu penolakan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati celah dalam pengelolaan sumber daya alam.
Andre mencontohkan kebijakan pengendalian ekspor untuk mencegah praktik underpricing dan underinvoicing, yakni penetapan harga atau pelaporan nilai transaksi ekspor di bawah nilai yang semestinya.
Pemerintah, menurut dia, juga memperkuat aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar hasil ekspor kembali ke Indonesia.
“Presiden ingin melakukan perubahan fundamental. Apa yang disampaikan beliau selama berkampanye sejak 2004 bahwa ada kebocoran-kebocoran, itu dilakukan untuk mengantisipasi kebocoran sumber daya alam kita,” ujar Andre.
Dia menilai kebijakan tersebut penting untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi negara. Namun, Andre mengakui langkah pembenahan itu menimbulkan kegaduhan dan perlawanan dari pihak yang merasa dirugikan.
Andre juga membela program MBG yang menurut dia dibutuhkan masyarakat, terutama anak-anak di daerah. Dia mengaku telah mengunjungi sejumlah sekolah dan bertemu siswa serta orang tua di Sumatera Barat, termasuk di daerah pemilihannya.
Program MBG
Menurut Andre, sejumlah siswa dan orangtua yang ditemuinya justru berharap memperoleh program tersebut. Dia menceritakan pengalamannya ketika mendampingi Prabowo meresmikan jembatan darurat di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, pada Desember 2025.
Saat itu, sejumlah anak SD berlari menghampiri Presiden dan meminta agar mereka mendapat MBG.
"Di bawah, di daerah, mereka membutuhkan MBG. Itulah alasan pemerintah terus konsisten melaksanakan program ini,” katanya.
Andre mengakui pelaksanaan MBG masih memiliki kekurangan, termasuk kasus keracunan makanan dan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP).
Menurut dia, pembenahan dapur dan pengawasan harus terus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
Dia juga menyebut pemerintah telah memperbaiki sekitar 80.000 sekolah di berbagai daerah dan mendistribusikan perangkat smartboard untuk mendukung pembelajaran.
Program Sekolah Rakyat
Selain itu, program Sekolah Rakyat dinilai menjadi upaya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Andre menyebut sekitar 44.000 anak telah menikmati program Sekolah Rakyat, dengan 182 sekolah beroperasi di berbagai wilayah.
Menurut dia, sistem asrama memungkinkan anak-anak dari keluarga rentan lebih fokus belajar tanpa harus ikut mencari nafkah untuk membantu orang tua.
Di bidang pertanian, Andre menyoroti kebijakan pemerintah yang menyiapkan pendanaan bagi Pupuk Indonesia agar perusahaan tersebut tidak terlalu bergantung pada pinjaman pasar maupun perbankan. Menurut dia, langkah itu menekan biaya modal dan mendukung efisiensi produksi.
Dia mengklaim kebijakan tersebut berkontribusi pada penurunan harga pupuk sebesar 20 persen. Andre juga menilai kebijakan penyerapan gabah petani oleh Bulog dengan harga Rp 6.500 per kilogram menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani.
Terkait ketahanan pangan, Andre menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas. Dia mengajak pihak yang meragukan capaian tersebut memeriksa langsung stok beras di gudang Bulog.
Andre bahkan menyebut Indonesia berpeluang mengekspor beras ke Arab Saudi apabila persyaratan kualitas dan prosedur resmi terpenuhi. Menurut dia, stok beras yang tersedia menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan pangan pemerintah.
Pembenahan di Sektor BUMN
Pembenahan juga dilakukan di sektor BUMN melalui revisi Undang-Undang BUMN dan pembentukan Danantara.
Andre mengatakan, aturan baru memperjelas mekanisme penugasan kepada perusahaan negara, yang kini harus tertulis dan disertai kejelasan anggaran agar tidak membebani keuangan perusahaan.
Menurut Andre, keuntungan BUMN pada periode 2024-2025 meningkat hampir dua kali lipat. Dia memperkirakan dividen BUMN pada akhir 2026 dapat mencapai tiga kali lipat dibandingkan saat Prabowo mulai memimpin pemerintahan. Angka tersebut merupakan proyeksi yang disampaikan Andre.
Meski menilai arah kebijakan ekonomi pemerintah sudah tepat, Andre mengakui penciptaan lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah.
Perkembangan kecerdasan buatan (AI), digitalisasi, dan otomatisasi, menurut dia, mengubah kebutuhan tenaga kerja profesional maupun pekerja pabrik.
Karena itu, pemerintah perlu mencari terobosan agar pertumbuhan ekonomi dapat diikuti penciptaan lapangan kerja baru.
Andre menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di atas 5 persen dan pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga 8 persen pada akhir periode pertama pemerintahan Prabowo.
“Ini PR dan tantangan pemerintah, bagaimana pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tetap bisa berujung dengan pembukaan lapangan pekerjaan yang baru,” ujarnya.