Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,28 triliun untuk mendukung program pembukaan rekening massal bagi 25 juta masyarakat. Program bertajuk satu orang satu rekening ini ditujukan untuk memperluas akses layanan keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional. Pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan yang saat ini berada di kisaran 93 persen dapat meningkat hingga mendekati 99%.
Advertisement
"Menindaklanjuti Bapak Presiden, kami siapkan program satu orang satu rekening. dan dengan program satu orang satu rekening ini inklusifitas keuangan kita mendekati 99% pak. Jadi naik dari 93% menjadi 99%," kata Airlangga dalam acara Rakornas TPKAD, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Airlangga menjelaskan, program ini menyasar sekitar 25 juta penduduk berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4. Adapun data calon penerima disiapkan oleh BRI dan bank syariah dengan mengacu pada data pemerintah serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Untuk mendukung pembukaan rekening tersebut, pemerintah akan memberikan setoran awal sebesar Rp 50.000 per orang. Dengan jumlah sasaran mencapai 25 juta orang, kebutuhan anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp 1,28 triliun.
Airlangga menegaskan, program satu orang satu rekening tidak sekadar berorientasi pada penambahan jumlah rekening masyarakat. Pemerintah juga ingin memastikan rekening yang dibuka dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan.
Melalui akses terhadap layanan perbankan, masyarakat diharapkan memiliki kemudahan dalam menerima bantuan pemerintah sekaligus memanfaatkan layanan keuangan untuk kegiatan produktif.
"Ini kami akan dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif, jadi bukan soal hanya pembukaan rekening,” pungkas Airlangga.
Hasil SNLIK 2026 Dirilis: Indeks Literasi Keuangan Naik Jadi 69,57%, Inklusi Tembus 93,61%
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Hasil survei menunjukkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap produk serta layanan jasa keuangan terus menguat.
Indeks literasi keuangan nasional 2026 tercatat mencapai 69,57%, sedangkan indeks inklusi keuangan menembus 93,61%. Capaian tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memahami produk keuangan sekaligus memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan peningkatan tersebut menjadi perkembangan positif bagi penguatan literasi dan inklusi keuangan nasional. Menurut dia, hasil SNLIK 2026 juga memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi masyarakat di berbagai kelompok dan wilayah.
“Pendekatan edukasi tentu saja tidak bisa bersifat one size fits all. Kita membutuhkan life cycle approach terhadap literasi keuangan,” kata Friderica dalam pemaparan hasil SNLIK 2026, di Kantor Badan Pusat Statistik, Senin (10/8/2026).
Friderica mengatakan kelompok usia produktif 26-35 tahun menjadi kelompok dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan tertinggi. Tingkat literasi kelompok tersebut mencapai 78,7%, sedangkan inklusinya mencapai 96,27%.
Literasi Keuangan
Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya pemahaman dan akses keuangan masyarakat pada kelompok usia produktif. Namun, OJK tetap melihat ruang penguatan pada kelompok usia muda dan lanjut usia.
Literasi keuangan kelompok usia 15-17 tahun tercatat 46,4%, sedangkan kelompok usia 51-79 tahun mencapai 60,01%. OJK akan menjadikan kedua kelompok tersebut sebagai sasaran prioritas edukasi dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
“Untuk generasi muda, intervensi harus dilakukan sebelum mereka menjadi pengguna aktif dari produk keuangan. Sementara untuk kelompok usia lanjut, pendekatannya harus semakin sederhana, aman, dan relevan dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.
Menurut Friderica, hasil SNLIK 2026 juga menjadi dasar bagi OJK untuk memperluas program literasi berbasis karakteristik masyarakat. OJK akan memberikan perhatian kepada masyarakat pedesaan, kelompok pekerjaan tertentu, serta masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih rendah.
Cakupan Survei
BPS memperkuat hasil tersebut melalui cakupan survei yang lebih luas. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan SNLIK 2026 mencakup 74.025 rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Jumlah sampel tersebut meningkat lebih dari tujuh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Perluasan sampel dilakukan agar hasil survei dapat menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi.
“Dengan jumlah sampel yang semakin banyak, maka indikator terpilah yang dihasilkan dari SNLIK ini dapat disajikan tidak hanya berdasarkan provinsi, tetapi juga berdasarkan perkotaan dan pedesaan,” kata Amalia.
SNLIK 2026 juga menghasilkan indikator yang lebih beragam. Selain literasi dan inklusi keuangan, survei mengukur pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan serta penjaminan polis asuransi.
Hasil survei menunjukkan 62,51% penduduk usia 15-79 tahun yang memiliki rekening simpanan mengetahui bahwa simpanannya dijamin. Data tersebut menjadi salah satu indikator penting untuk memperkuat edukasi mengenai perlindungan konsumen di sektor keuangan.