Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung penegakan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar aturan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, Kadin meminta aparat penegak hukum memastikan setiap sanksi yang dijatuhkan benar-benar berbasis data dan fakta. Kepastian hukum dinilai krusial untuk menjaga iklim usaha serta iklim investasi nasional.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie juga mengimbau seluruh perusahaan anggota Kadin untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak melanggar aturan terkait karhutla. Langkah ini merespons tindakan pemerintah yang sebelumnya membekukan izin 32 perusahaan di sektor sawit dan kehutanan.
Advertisement
"Kita mendukung, tapi juga mendukung untuk pencegahan agar ini tidak terjadi lagi. Karena setiap tahun kan isunya pasti sama," ujar Anindya dalam konferensi pers jelang Rapimnas Kadin 2026 di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Anindya menilai penegakan hukum harus memberikan kepastian bagi pelaku usaha melalui penerapan aturan yang konsisten. Kejelasan data dan fakta di lapangan sangat mendesak agar penerapan sanksi berjalan adil dan transparan.
"Kalau ada punishment yang diberikan, kita kan ada juga ini punishment, reward and punishment itu juga jelas," tegasnya.
Kadin turut menawarkan kerja sama dengan penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus karhutla sekaligus mendorong perusahaan memperkuat upaya pencegahan. Anindya mengingatkan perusahaan perkebunan dan kehutanan agar lebih ekstra hati-hati dalam mengelola konsesi lahan yang luas.
Penanganan Akar Masalah
Di sisi lain, Anindya menyoroti dampak karhutla terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan jalur komunikasi ASEAN agar persoalan kabut asap lintas batas tidak mencederai hubungan dagang dan investasi di kawasan.
"Saya kebetulan adalah Ketua ASEAN BAC, ASEAN Business Advisory Council. Alhamdulillah, hubungan antara kita dan tetangga, Malaysia dan Singapura sangat baik, dan ini akan kita jaga terus," tuturnya.
Anindya menegaskan, penyelesaian karhutla harus berfokus pada penanganan akar masalah serta kesejahteraan masyarakat, ketimbang memperbesar polemik antarnegara. Ia berharap Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas perdagangan dan investasi regional di tengah tantangan musiman ini.