Liputan6.com, New York - Mantan Wakil Presiden Kosta Rika Rebeca Grynspan masih unggul dalam persaingan untuk menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) berikutnya. Namun, peluangnya menghadapi hambatan setelah dua negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB memberikan suara penolakan terhadap pencalonannya.
Melansir Reuters, hasil pemungutan suara informal putaran keenam pada Jumat (16/10/2026) menunjukkan bahwa Grynspan memperoleh sembilan suara dukungan, lima suara penolakan, dan satu suara tanpa sikap. Dua dari lima suara penolakan tersebut berasal dari anggota tetap Dewan Keamanan.
Advertisement
Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara. Lima di antaranya merupakan anggota tetap yang memiliki hak veto, yakni Amerika Serikat (AS), China, Rusia, Prancis, dan Inggris.
Untuk menjadi Sekjen PBB, seorang kandidat harus memperoleh dukungan sedikitnya sembilan anggota Dewan Keamanan. Namun, dukungan tersebut belum cukup jika salah satu dari lima anggota tetap menggunakan hak veto untuk menggagalkan pencalonannya.
Karena itu, meskipun Grynspan telah memperoleh sembilan suara dukungan, penolakan dari dua anggota tetap menjadi hambatan. Kendati demikian, penolakan dalam pemungutan suara informal belum berarti veto resmi telah dijatuhkan. Sikap negara-negara tersebut masih dapat berubah dalam proses selanjutnya.
Pemungutan suara putaran keenam juga menggunakan surat suara dengan warna berbeda untuk pertama kalinya dalam proses pemilihan tahun ini. Cara ini memungkinkan diketahui apakah suara penolakan berasal dari anggota tetap atau anggota tidak tetap, tanpa mengungkap identitas negara yang memberikan suara.
Sebelum putaran keenam, Grynspan yang berusia 70 tahun telah unggul dalam empat dari lima putaran pemungutan suara. Ia hanya kalah pada satu putaran yang berlangsung pada Agustus, ketika kandidat asal Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, meraih dukungan terbanyak.
Kandidat Lain Juga Menghadapi Penolakan
Grynspan bukan satu-satunya kandidat yang menghadapi hambatan dalam pemilihan Sekjen PBB.
Carolyn Rodrigues-Birkett, mantan Menteri Luar Negeri Guyana yang kini menjabat sebagai Duta Besar negaranya untuk PBB, memperoleh delapan suara dukungan, enam suara penolakan, dan satu suara tanpa sikap.
Dua suara penolakan terhadap Rodrigues-Birkett berasal pula dari anggota tetap Dewan Keamanan.
Sementara itu, Rafael Grossi dari Argentina, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), juga memperoleh delapan suara dukungan dan enam suara penolakan. Dua suara penolakan terhadap Grossi berasal dari anggota tetap Dewan Keamanan, meskipun jumlah dukungan yang diterimanya dari kelompok tersebut lebih sedikit dibandingkan Rodrigues-Birkett.
Menurut Reuters, seluruh kandidat yang mengikuti pemungutan suara putaran keenam mendapat sedikitnya dua suara penolakan dari anggota tetap Dewan Keamanan.
Artinya, belum ada kandidat yang memenuhi dua syarat sekaligus, yakni memperoleh sedikitnya sembilan suara dukungan dan tidak menghadapi penolakan dari anggota tetap.
Situasi tersebut membuka kemungkinan munculnya kandidat baru yang dinilai lebih dapat diterima oleh negara-negara anggota Dewan Keamanan.
Grynspan Tak Terkejut dengan Kemungkinan Penolakan
Sehari sebelum pemungutan suara putaran keenam, Grynspan telah memperkirakan kemungkinan adanya penolakan terhadap pencalonannya.
Dalam wawancara dengan Reuters pada Kamis (15/10), ia mengaku tidak akan terkejut jika ada negara pemegang hak veto yang memberikan suara penolakan.
Grynspan menilai penolakan tersebut tidak serta-merta mengakhiri peluangnya. Ia mencontohkan pemilihan Sekjen PBB sebelumnya, ketika kandidat yang sempat menghadapi penolakan akhirnya berhasil terpilih.
"Persaingan belum berakhir. Kami harus terus bekerja," ujar Grynspan kepada Reuters.
Grynspan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD).
Dalam wawancara yang sama, ia juga menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi PBB, terutama dalam upaya menyelesaikan konflik internasional.
Menurutnya, PBB kini terlalu enggan mengambil risiko dalam menjalankan diplomasi. Ia menilai upaya penyelesaian konflik harus terus dilakukan meskipun ada kemungkinan gagal.
Grynspan juga menyerukan pembenahan di lingkungan PBB, termasuk mengurangi jabatan di tingkat pimpinan, menyederhanakan birokrasi, dan menghindari pekerjaan serupa yang dilakukan oleh berbagai badan dalam organisasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa penghematan anggaran saja tidak cukup untuk memperbaiki PBB, yang tengah menghadapi keterbatasan sumber daya dan menurunnya pengaruh dalam politik internasional.
Nama Lana Nusseibeh Muncul sebagai Calon Alternatif
Di tengah belum tercapainya kesepakatan, nama Lana Nusseibeh dari Uni Emirat Arab (UEA) muncul sebagai salah satu calon alternatif untuk menggantikan Sekjen PBB saat ini, António Guterres.
Nusseibeh merupakan Menteri Negara UEA yang sebelumnya pernah menjabat sebagai duta besar negaranya untuk PBB.
Financial Times melaporkan bahwa Nusseibeh mulai dipertimbangkan sebagai kandidat alternatif ketika para calon yang telah mengikuti pemungutan suara masih menghadapi penolakan dari negara pemegang hak veto.
Meski demikian, belum ada kepastian apakah Nusseibeh akan secara resmi mengikuti proses pencalonan.
Kebuntuan ini akan kembali diuji pada akhir Oktober 2026 saat Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pemungutan suara informal putaran ketujuh untuk memecahkan hambatan veto.
Kemungkinan masuknya kandidat tambahan juga mendapat tanggapan dari AS. Seusai pemungutan suara pada Jumat, Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz menyatakan bahwa setiap negara berhak mengajukan kandidat baru.
Dewan Keamanan terlebih dahulu harus menyepakati satu nama untuk direkomendasikan kepada Majelis Umum PBB. Setelah itu, Majelis Umum yang terdiri dari seluruh negara anggota PBB akan memutuskan penunjukan sekjen berikutnya.
Sebagai perbandingan, ketika Guterres terpilih pada Oktober 2016, Dewan Keamanan membutuhkan enam putaran pemungutan suara informal sebelum mencapai kesepakatan.
Jika berhasil terpilih, Grynspan akan mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat Sekjen PBB sejak organisasi tersebut berdiri pada 1945. Ia juga akan menjadi Sekjen PBB pertama berlatar belakang Yahudi.