Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat sejumlah perkembangan ekonomi selama dua tahun terakhir. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas 5 persen mulai diikuti upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Syahganda menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026. Ia menyebut belanja pemerintah pada awal tahun menjadi salah satu faktor yang mendorong aktivitas ekonomi dan menggerakkan sektor swasta.
Advertisement
“Nah kalau misalkan beberapa ekonom yang meragukan data 5,6 persen tadi, pemerintah sudah menjelaskan bahwa itu ada front loading, itu memang government spending di awal tahun itu besar-besaran sehingga memancing swasta dan lain-lain itu chip in dan itu memang menghasilkan 5,6 persen,” ujar Syahganda, Rabu (21/10).
Menurut dia, capaian pertumbuhan ekonomi tidak cukup dinilai dari angka produk domestik bruto semata. Pemerintah juga perlu memastikan manfaat pertumbuhan dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Syahganda menilai arah kebijakan ekonomi mulai menekankan pemerataan manfaat pertumbuhan. Ia mencontohkan perkembangan kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh sebagai sejumlah indikator yang perlu diperhatikan untuk menilai dampak kebijakan pemerintah.
Nilai Tukar Petani Naik, Upah Buruh Tumbuh 6,5%
Syahganda menyoroti kenaikan nilai tukar petani (NTP) sebagai salah satu indikator perbaikan kesejahteraan di sektor pertanian. NTP meningkat dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disebutkan dalam bahan, nilai tukar nelayan (NTN) pada September 2026 tercatat sebesar 108,85.
Di sektor ketenagakerjaan, Syahganda menyebut rata-rata kenaikan upah buruh selama dua tahun terakhir mencapai 6,5 persen. Ia membandingkannya dengan rata-rata kenaikan upah sebelumnya yang disebut berada di kisaran 1 persen.
“Karena rata-rata kenaikan upah buruh udah 2 tahun ya, 6,5 persen. Dulu berapa? Rata-rata 1 persen. Artinya ini ada shifting paradigm di mana Bapak Presiden itu pertumbuhan itu harus inklusif. Harus diarahkan kepada orang-orang yang di lapisan bawah,” terangnya.
Menurut Syahganda, indikator tersebut menunjukkan pentingnya mengarahkan pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Peningkatan pendapatan petani, nelayan, dan buruh dinilai perlu menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pertumbuhan.
Meski demikian, angka-angka tersebut tetap perlu dilihat bersama indikator lain, termasuk perkembangan pendapatan riil, biaya hidup, dan kondisi pasar tenaga kerja.
Penurunan Kelas Menengah Masih Jadi Tantangan
Di tengah sejumlah indikator ekonomi yang disoroti, Syahganda mengakui pemerintah masih menghadapi tantangan, terutama terkait kondisi kelas menengah. Ia menyebut sekitar 11 juta orang dari kelompok kelas menengah turun ke kelompok kelas menengah bawah.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dan menjadi salah satu fokus kebijakan pada 2027. Ia juga menyinggung rencana pemerintah untuk mendorong industri otomotif yang diharapkan dapat membuka peluang penyerapan tenaga kerja.
“Presiden akan masuk ke industri otomotif, tahun depan 2027 itu pasti penyerapan tenaga kerja untuk kelas menengah tadi yang komplain. Nah, itu yang sebenarnya kita harus tahu bahwa secara overall ini memang Presiden telah berhasil untuk melakukan, satu yang disebut pertumbuhan inklusif dan memastikan rakyat kita itu ikut tumbuh dalam pertumbuhan itu,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan kelas menengah sebagai salah satu pekerjaan rumah pemerintah di tengah upaya menjaga pertumbuhan ekonomi.
Meski pertumbuhan ekonomi, kenaikan upah, dan perbaikan indikator kesejahteraan menjadi sejumlah capaian yang disoroti Syahganda, dampaknya terhadap masyarakat tetap perlu dilihat melalui data yang lebih luas, termasuk perkembangan daya beli, lapangan kerja, dan distribusi pendapatan.