Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mewaspadai risiko kenaikan inflasi pangan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlanjut hingga awal 2027. BI memprioritaskan pengamanan pasokan beras, cabai, dan bawang merah, terutama di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra), serta Sumatra.
Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali mengatakan inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan inflasi pangan bergejolak (volatile food) meningkat menjadi 5,03%.
Advertisement
“Memang El Nino ini berpengaruh karena sekarang terlihat berkepanjangan dan diperkirakan akan lebih dari tahun 2026, akan awal 2027,” ujar Ricky dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Ricky menyebut tekanan inflasi pangan tertinggi terjadi di wilayah Sulampua sebesar 8,63% dan Kalimantan sebesar 7,62%. Di Sulampua, kenaikan harga terutama berasal dari cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, beras, serta ikan cakalang dan tongkol. Sementara itu, tekanan di Kalimantan berasal dari beras, cabai, telur ayam ras, dan sejumlah komoditas ikan.
Menurut Ricky, El Nino berkepanjangan paling berisiko mengganggu produksi dan pasokan beras, cabai, serta bawang merah. BI karena itu mendorong kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar, dan gerakan pasar murah untuk mempercepat pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit.
“Fokus Bank Indonesia di daerah adalah menjaga suplai dari komoditas utama tersebut,” kata Ricky.
Untuk jangka panjang, BI mendorong penerapan praktik pertanian yang baik (good agriculture practices), pembangunan irigasi, serta penggunaan teknologi dan bibit yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca. BI juga mengembangkan dasbor rantai pasok bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memantau stok, daerah surplus dan defisit, biaya distribusi, serta jalur distribusi pangan paling efisien.
Ricky menegaskan BI melalui 46 kantor perwakilan di daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Inflasi Pangan Tembus 5%, Bos BI Bakal Minta Bantuan Mentan
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyoroti inflasi pangan yang mencapai 5% pada September 2026. Untuk menjaga kenaikan harga tetap terkendali, BI akan berkoordinasi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Destry menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dia menjelaskan, inflasi inti yang mencerminkan pergerakan harga di luar komponen bergejolak dan harga yang diatur pemerintah masih terkendali. Pada September 2026, inflasi inti tercatat sebesar 2,8%.
"Kami juga laporkan untuk inflasi inti yang menjadi menggambarkan pergerakan dari perekonomian masih cukup terkendali di bulan September masih 2,8%," kata Destry.
Meski demikian, inflasi pangan atau volatile food menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Komponen inflasi ini tercatat mencapai 5% pada September 2026.
"Memang kami juga laporkan yang memang perlu menjadi perhatian adalah inflasi di pangan ya, volatile food inflation yang memang mencapai 5%," ucapnya.
Untuk mengendalikan inflasi pangan, Destry mengatakan BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu menjaga inflasi pangan agar tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan BI.
"Nah, ini tadi kami laporkan dan juga koordinasi nanti dengan Kementerian Pertanian bagaimana kita bisa menjaga untuk volatile food inflation bida masuk di dalam koridor Bank Indonesia 2,5 plus minus 1%," jelas dia.