Liputan6.com, Roma - Pemerintah Italia mengerahkan 500 tentara ke Milan hingga akhir tahun dan berjanji akan bertindak tegas setelah demonstrasi memprotes tingginya biaya hidup berujung bentrokan dengan polisi, perusakan, dan penjarahan. Demo lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/10/2026).
Pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni yang berhaluan kanan jauh juga mengumumkan sejumlah kebijakan keamanan baru. Di antaranya, aturan pidana bagi peserta demonstrasi yang terlibat kekerasan, hukuman lebih berat bagi pelaku kerusuhan, serta kewajiban orang tua menanggung kerugian akibat perusakan dan penjarahan yang dilakukan anak-anak mereka.
Advertisement
Di Milan, Italia utara, polisi mengamankan 271 anak muda setelah sekelompok pemuda bertudung membakar tempat sampah, mengobrak-abrik toko, dan memecahkan kaca bangunan selama kerusuhan pada Sabtu (17/10) dan Minggu (18/10). Kerusuhan itu antara lain terjadi di kawasan sekitar katedral kota tersebut.
Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan di sekitar lokasi demo yang awalnya berlangsung damai.
Dari 271 orang yang diamankan, sebanyak 32 orang ditangkap. Polisi pada Senin (19/10) menyebutkan bahwa di antara mereka terdapat 23 anak di bawah umur dan 13 warga negara asing. Sebanyak 28 orang lainnya dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diproses secara hukum.
Kerusuhan tersebut membuat sejumlah toko barang mewah di kawasan pusat mode Milan tetap tutup karena khawatir aksi kekerasan kembali terjadi. Merek-merek ternama seperti Chanel, Tiffany, dan Dior bahkan telah mengosongkan etalase mereka sebagai langkah pencegahan.
Rekaman video memperlihatkan sejumlah gerai lain yang menjadi sasaran penjarahan, termasuk toko perlengkapan olahraga Decathlon dan Arc’teryx serta gerai operator telekomunikasi Vodafone.
Menanggapi situasi tersebut, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani yang merangkap jabatan sebagai wakil perdana menteri, menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas.
"Pemerintah akan bertindak tegas terhadap serangan-serangan terhadap negara ini, termasuk melalui langkah-langkah untuk menekan kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur," kata Tajani seperti dilaporkan The Guardian.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Meloni memimpin rapat bersama para pejabat tinggi keamanan pada Senin.
Sementara itu, kantor berita Ansa melaporkan bahwa salah satu kebijakan keamanan yang sedang dipertimbangkan pemerintah menyasar kelompok anak muda keturunan imigran generasi kedua yang dikenal dengan istilah maranza. Dalam bahasa pergaulan setempat, istilah tersebut digunakan untuk menyebut kelompok atau geng anak muda yang umumnya berasal dari kawasan terpinggirkan.
Koalisi pemerintahan Meloni, yang akan menghadapi pemilihan umum tahun depan, dilaporkan tengah menyiapkan hukuman lebih berat bagi pelaku pemblokiran jalan. Rencana tersebut muncul setelah para sopir truk di Italia selatan menggelar demonstrasi selama beberapa hari untuk memprotes harga bahan bakar.
Di sisi lain, para politikus oposisi kerap menuding pemerintah menjadikan isu keamanan sebagai alat propaganda. Menurut mereka, para pemimpin Italia tidak banyak berbuat untuk mengatasi persoalan mendasar seperti pendidikan, perumahan, dan kondisi kehidupan masyarakat di kawasan terpinggirkan.
Ketegangan turut mewarnai demonstrasi memprotes tingginya biaya hidup di sejumlah kota lain di Italia utara pada akhir pekan, termasuk Bologna, Brescia, Bergamo, dan Turin. Polisi menyebutkan bahwa 28 demonstran ditangkap di Turin.
Di tengah situasi tersebut, Milan bersiap menghadapi demonstrasi lanjutan pada Sabtu setelah muncul gerakan baru bernama 17 October di media sosial. Kelompok tersebut menyatakan akan menggelar demonstrasi setiap Sabtu sore di Milan dan sejumlah kota lain di Italia "sampai pemerintahan para pencuri ini tumbang".
"Kalianlah yang melakukan kekerasan," sebut kelompok tersebut. "Kalian telah merampas masa depan kami. Sekarang, kami akan merebut kembali masa depan itu."
Prancis Kerahkan Militer dan Berlakukan Jam Malam
Gelombang kerusuhan yang diwarnai penjarahan dan pembakaran bangunan turut melanda Prancis. Rekaman bentrokan pada Sabtu memperlihatkan massa menjarah toko dan membakar gedung-gedung publik.
Situasi tersebut mendorong sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, China, dan Jerman, mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warganya. Hampir 2.400 orang ditangkap dalam kerusuhan yang menjadi salah satu yang paling parah di Prancis dalam beberapa waktu terakhir.
Untuk mengendalikan situasi, otoritas Prancis pada Senin mengumumkan pemberlakuan jam malam di sejumlah kawasan di beberapa kota, termasuk Paris, Bordeaux, Lille, dan Nice.
Di Paris, pemerintah setempat kembali menerapkan pembatasan yang telah diberlakukan pada Senin malam. Jam malam tersebut berlaku mulai Selasa (20/10) pukul 23.00 hingga Rabu (21/10) pukul 06.00 di kawasan Place de la Republique, yang menjadi lokasi sejumlah bentrokan pada akhir pekan, serta kawasan pusat perbelanjaan Les Halles di pusat kota.
Polisi Paris turut memberlakukan larangan sementara membawa wadah berisi bensin atau gas. Penggunaan masker atau penutup wajah dan helm dilarang di sejumlah kawasan.
Di tengah penanganan kerusuhan, seorang pria ditangkap terkait pembakaran gedung balai kota bersejarah di Limoges.
Setelah situasi relatif tenang pada malam berikutnya, Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu pada Selasa mengatakan bahwa pemerintah akan memberlakukan jam malam tambahan di wilayah yang dianggap memerlukannya.
Pemerintah Prancis kini bersiap menghadapi demonstrasi lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu.
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez pada Selasa mengatakan bahwa sejumlah personel militer akan dikerahkan selama demonstrasi tersebut. Menurutnya, langkah ini terutama bertujuan agar polisi dan gendarmerie, pasukan keamanan yang menjalankan tugas kepolisian di Prancis, dapat lebih fokus menjaga ketertiban.
Lecornu mengatakan di hadapan parlemen bahwa polisi akan dikerahkan dalam jumlah besar selama demonstrasi pada Sabtu. Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin segera memulihkan ketertiban setelah kerusuhan yang disertai kekerasan pada akhir pekan sebelumnya.
Warga Portugal Protes Biaya Perumahan
Gelombang demonstrasi di Eropa turut terjadi di Portugal, dengan persoalan perumahan sebagai pemicu utama.
Ribuan orang turun ke jalan di Lisbon dan sejumlah kota lain pada Selasa malam untuk memprotes biaya perumahan yang terus melonjak. Aksi tersebut berlangsung beberapa jam setelah polisi membongkar tenda-tenda demonstran pada Selasa dini hari dan menangkap 55 orang.
Para demonstran di Portugal berupaya menghubungkan gerakan mereka dengan aksi serupa di negara tetangga, Spanyol, tempat para demonstran telah mendirikan tenda di pusat kota Madrid selama berminggu-minggu.
Di Lisbon, ribuan orang berkumpul di Lapangan Rossio yang berada di pusat kota. Melalui pemungutan suara dengan mengangkat tangan, mereka sepakat untuk kembali mendirikan tenda aksi mulai Rabu.
"Mereka memaksa saya turun ke jalan untuk bersuara," demikian tulisan pada salah satu poster yang dibawa demonstran.
Poster lainnya bertuliskan, "Lisbon tidak untuk dijual."
Demonstrasi di Albania Kembali Ricuh
Sementara itu, demonstrasi antipemerintah mengguncang Tirana, ibu kota Albania, selama sepekan terakhir.
Gelombang protes dipicu oleh tuntutan perbaikan kondisi perguruan tinggi, kemarahan terhadap korupsi, serta kontroversi proyek pembangunan resor yang terkait dengan keluarga Donald Trump.
Bentrokan antara demonstran dan polisi kembali memanas pada Selasa, seiring munculnya lagi tuntutan agar Perdana Menteri Edi Rama mengundurkan diri.
Polisi antihuru-hara menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang menembakkan kembang api serta melempar bom molotov dan batu ke arah petugas.
Sebelumnya pada Selasa, Rama kembali menuding adanya keterlibatan "pihak asing" di balik kekerasan tersebut. Ia sebelumnya menuduh Rusia dan Iran menyebarkan informasi menyesatkan di internet untuk memicu kerusuhan.
"Ini adalah perang hibrida yang semakin meluas justru karena berakar pada keresahan nyata masyarakat, bukan sekadar persoalan yang dibuat-buat," kata Rama.
Perang hibrida merupakan bentuk konflik yang memadukan berbagai cara, termasuk penyebaran informasi menyesatkan, untuk melemahkan atau mengganggu pihak lain.
Rama merujuk pada sejumlah persoalan yang menjadi sumber keresahan masyarakat, mulai dari meningkatnya biaya hidup, sulitnya mendapatkan hunian dengan harga terjangkau, hingga kekhawatiran terhadap masa depan.