Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinyatakan memenuhi syarat operasional dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, dapur yang tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi dapat dikenai penghentian operasional atau suspend, bahkan secara permanen.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, SPPG yang dinyatakan memenuhi syarat telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang dikenai suspend, serta tidak mengalami kejadian fatal atau luar biasa. Dapur tersebut juga melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.
Advertisement
"Sudah ada penetapan SPPG operasional sejumlah 26.385 yang sudah lulus, bagus. Bagus itu artinya sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak di-suspend, tidak ada kejadian yang fatal, tidak ada kejadian yang luar biasa, dan melayani di atas seribu," ujar Zulkifli Hasan, Senin (19/10/2026).
Ia menjelaskan, pengawasan terhadap dapur SPPG tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan sertifikat dan pemenuhan standar sanitasi. Pemerintah juga melibatkan satuan tugas (satgas) di daerah serta kepala daerah untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memberikan rekomendasi perbaikan.
"Dapur-dapur juga kita periksa semua, SLHS semua kita harus comply, dan kemudian pelibatan satgas di daerah juga diaktifkan, karena banyak juga kepala-kepala daerah yang melaksanakan sidak, dan hampir semua kami eksekusi bagaimana rekomendasi dari mereka," jelasnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan pengelolaan limbah dapur yang tidak memenuhi ketentuan. Kebersihan lingkungan dapur juga menjadi bagian dari pemeriksaan.
"IPAL-nya tidak bagus, pengelolaan limbahnya tidak bagus, ada tempat yang tidak bersih," kata Zulkifli.
Ia menambahkan, sejumlah SPPG telah dikenai penghentian operasional secara permanen berdasarkan rekomendasi satgas daerah.
BGN Perkuat Pengawasan dan Kanal Pengaduan MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, terdapat dua prioritas utama dalam pembenahan pelaksanaan MBG, yakni pengawasan dan penanganan pengaduan.
Pengawasan mencakup kualitas dan kuantitas makanan yang disalurkan, pengelolaan keuangan, akuntabilitas, hingga kepatuhan terhadap standar higiene, sanitasi, dan pengelolaan limbah.
"Pengawasan terkait kualitas dan kuantitas MBG yang terlaksana di lapangan. Pengawasan keuangannya, pengawasan akuntabilitasnya, termasuk sidak, higienis, sanitasi, IPAL, dan lain sebagainya," ujar Sudaryono.
Selain pengawasan, BGN akan memperbaiki sistem pengaduan agar laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara lebih terstruktur. Menurut Sudaryono, penerima manfaat program MBG bukan hanya siswa, melainkan juga mencakup orang tua, guru, kepala sekolah, masyarakat, dan mitra pelaksana.
"Yang kedua titik beratnya adalah pengaduan, karena kami punya customer banyak, customer adalah penerima manfaat," katanya.
Ia mengakui, mekanisme pengaduan masih perlu dibenahi agar laporan yang masuk tidak tercecer atau terlewat dari proses tindak lanjut.
"Jadi kami mohon waktu untuk kami benahi. Jangan sampai ada orang ngadu, kemudian aduanya itu tercecer kemana, nggak di-follow up, dan lain sebagainya," ucapnya.
Masyarakat Bisa Pantau Menu MBG Lewat Radar MBG
Untuk mendukung transparansi, BGN telah menyediakan Radar MBG, portal digital yang memungkinkan masyarakat memantau informasi pelaksanaan program di sekolah.
Melalui portal tersebut, pengguna dapat memasukkan nama sekolah untuk mengetahui menu makanan pada hari itu, kandungan gizinya, serta SPPG yang memasak makanan tersebut.
"Kan sekarang ini sudah ada namanya Radar MBG. Jadi klik aja, masukkan nama sekolah, dimana itu ketahuan, menunya apa hari ini, kandungan gizinya apa, dimasak di SPPG mana," jelas Sudaryono.
BGN juga mempertimbangkan integrasi kamera pengawas atau CCTV dapur dengan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Sistem tersebut diharapkan dapat membantu pengawasan operasional dapur, dengan kemungkinan akses bagi pihak-pihak tertentu, seperti kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa.
"Kami juga ingin kalau nanti sudah bisa, CCTV bisa connect, bisa AI dan lain sebagainya, [...] kami berharap akses bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya kepala sekolah, misalnya guru, atau orang tua siswa. Intinya kami ingin buka selebar mungkin, bagaimana partisipasi publik itu bisa ikut mengawasi MBG," ucapnya.
Selain melalui portal digital, masyarakat yang ingin menyampaikan laporan tanpa mengungkapkan identitas juga dapat menggunakan layanan kotak pos atau P.O. Box yang disediakan BGN.
"Kita membuka P.O. Box untuk yang tidak ingin diketahui identitasnya," kata Sudaryono.