Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memperkuat langkah strategis untuk mengamankan akses pasar ekspor baja nasional di kawasan Uni Eropa (UE) dan Inggris. Langkah diplomasi ini menjadi krusial di tengah pengetatan regulasi, penyesuaian tarif, serta pembatasan kuota impor yang diterapkan oleh negara-negara mitra tersebut demi menjaga daya saing industri dalam negeri.
Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Kemendag, Dina Kurniasari, menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap perubahan kebijakan perdagangan internasional merupakan fondasi utama perumusan strategi ekspor. Penerapan aturan baru seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) hingga kuota ketat harus direspon lewat sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha.
Advertisement
“Dalam beberapa tahun terakhir, negara mitra makin aktif menerapkan perlindungan industri domestik sebagai respons atas perubahan iklim dan kelebihan kapasitas produksi. Pemerintah terus mengedepankan diplomasi dan negosiasi dengan UE dan Inggris untuk memperjuangkan kepentingan ekspor Indonesia. Di sisi lain, industri dalam negeri perlu mempersiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan perubahan kebijakan,” ungkap Dina dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026)
Melalui diplomasi yang agresif, pemerintah optimistis produk baja rakitan tanah air mampu mempertahankan posisinya di pasar Eropa.
Dua Jalur Utama Diplomasi dan Optimalisasi Kuota Inggris
Atase Perdagangan RI di Jenewa, Swiss, Ghanna Wivanius, mengungkapkan bahwa upaya pengamanan pasar ekspor ditempuh melalui jalur multilateral di World Trade Organization (WTO) serta negosiasi bilateral lewat Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).
“Upaya perundingan ini harus berjalan beriringan dengan penguatan daya saing industri dalam negeri dan diversifikasi ekspor ke pasar potensial lain seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan ASEAN,” ungkap Ghanna.
Sementara itu, Atase Perdagangan RI di London, Ayu Siti Maryam, menyoroti potensi pasar Inggris yang mencapai USD 7,02 miliar pada 2025. Namun, eksportir Indonesia harus memanfaatkan mekanisme kuota residual first come, first served.
“Optimalisasi pemanfaatan kuota, penguatan diplomasi bilateral, serta peningkatan kepatuhan terhadap persyaratan pasar menjadi kunci penting untuk menjaga daya saing ekspor baja Indonesia ke Inggris. Melalui koordinasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha, peluang pasar yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal,” ungkap Ayu.
Dorong Kualitas Produk dan Respon Positif Pelaku Usaha
Dari sisi manufaktur lokal, Direktur Eksekutif Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Harry Warganegara, menilai adaptasi standar mutu menjadi kunci kelangsungan bisnis baja di kancah global.
“Antisipasi terhadap perubahan tarif dan kuota harus dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, pemahaman ketentuan pasar, serta perluasan tujuan ekspor. Langkah ini krusial agar industri baja nasional tidak hanya mampu mempertahankan pasar utama, tetapi juga responsif dalam menangkap peluang alternatif,” ungkap Harry.
Langkah responsif pemerintah ini mendapat sambutan positif dari para pelaku industri. Muhammad Raim, salah satu pelaku usaha peserta seminar, menilai pemetaan kebijakan global ini memberi kepastian arah bagi pebisnis.
“Materi yang disampaikan sangat jelas dan membuka wawasan kami tentang tantangan ekspor. Informasi ini membantu kami menentukan arah strategi industri di tengah persaingan pasar global,” ujarnya.