Liputan6.com, Jakarta - Rusia berencana melarang perdagangan aset kripto secara langsung antarpengguna atau peer-to-peer (P2P) mulai 1 Juli 2027. Kebijakan ini dilaporkan sejumlah media dengan mengutip Bank Sentral Rusia.
Larangan tersebut akan mengakhiri model transaksi yang memungkinkan pembeli dan penjual bertukar aset kripto secara langsung tanpa melalui perantara berizin. Langkah ini sekaligus menandai pengetatan regulasi aset digital di Rusia.
Advertisement
Mengutip CoinMarketCap, Sabtu (17/10/2026), perdagangan kripto P2P merupakan transaksi antara dua pihak secara langsung. Biasanya, platform digunakan untuk mempertemukan pembeli dan penjual, tetapi dana tidak selalu dikelola oleh perantara.
Mengutip laporan FinanceFeeds, transaksi dengan mekanisme tersebut akan dilarang mulai 1 Juli 2027.
Cointelegraph juga melaporkan Bank Sentral Rusia berencana mengarahkan seluruh transaksi kripto melalui jalur yang disetujui pemerintah, bukan lagi secara langsung antarpengguna.
Rusia sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa transaksi P2P hanya menjadi pengaturan sementara hingga 2027. Dengan demikian, rencana larangan tersebut disebut akan mengakhiri masa transisi sesuai jadwal.
Transaksi Kripto Akan Melalui Perantara Berizin
Jika aturan tersebut diberlakukan, pengguna yang selama ini memperdagangkan kripto secara langsung harus menggunakan perantara berizin. Namun, belum jelas apakah jalur yang diwajibkan nantinya berupa bursa terdaftar, broker kustodian, atau lembaga lain yang mendapat otorisasi.
Ruang lingkup aturan juga belum terperinci, termasuk kemungkinan penerapannya terhadap transfer lintas negara dan transaksi ant dompet pribadi. CoinGape melaporkan transfer melalui dompet yang dikelola sendiri berpotensi ikut dibatasi, tetapi aspek tersebut belum terkonfirmasi secara rinci.
Di sisi lain, Rusia tengah membangun infrastruktur perdagangan kripto berizin. Bank Sentral Rusia telah membuka proses pengajuan izin bursa kripto, sementara Bursa Moskow menargetkan peluncuran layanan perdagangan kripto.
Sberbank juga telah mendapat persetujuan untuk memperdagangkan Bitcoin di Rusia. Perkembangan ini menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk mengarahkan aktivitas kripto melalui lembaga yang berada dalam pengawasan regulator.
Meski demikian, mekanisme pengawasan, pengecualian, dan sanksi atas pelanggaran aturan P2P tersebut belum dijelaskan secara lengkap dalam laporan yang tersedia.
Menunggu Aturan Teknis Sebelum Juli 2027
Sebelum tenggat 1 Juli 2027, perhatian akan tertuju pada penerbitan aturan resmi Bank Sentral Rusia. Ketentuan teknis diperlukan untuk menjelaskan jenis transaksi yang dilarang, mekanisme penegakan hukum, serta masa transisi bagi individu dan pelaku usaha.
Pengguna kripto dan platform yang beroperasi di Rusia perlu mencermati apakah aturan tersebut mencakup seluruh transaksi P2P atau memberikan pengecualian untuk jenis aktivitas tertentu.
Hingga aturan pelaksanaan diterbitkan, sejumlah detail kebijakan masih belum dapat dipastikan. Karena itu, rencana transaksi pengguna sebaiknya tidak hanya mengacu pada tanggal penerapan yang dilaporkan media.
Dari sisi jaringan Bitcoin, Rusia merupakan salah satu negara yang memiliki kontribusi terhadap aktivitas penambangan global. Pengetatan perdagangan kripto berpotensi mengubah cara pengguna di negara tersebut membeli dan menyimpan aset digital.
Namun, dampak kebijakan ini terhadap aktivitas transaksi Bitcoin di jaringan blockchain belum dapat dipastikan. Perubahan tersebut baru bisa dinilai lebih lanjut melalui data transaksi on-chain dan arus aset di bursa kripto setelah aturan diterapkan.