Liputan6.com, Jakarta - Rusia bersiap memperketat pengawasan industri kripto dengan mengusulkan sanksi pidana bagi aktivitas penambangan Bitcoin ilegal. Rancangan undang-undang tersebut menyasar penambang yang beroperasi tanpa terdaftar serta penyedia infrastruktur penambangan yang tidak memiliki izin.
Mengutip CoinMarketCap, Rabu (14/10/2026), Komite Duma Negara Rusia untuk Pembangunan Negara dan Legislasi telah merekomendasikan agar rancangan aturan itu disetujui pada pembacaan pertama. Usulan tersebut akan menambahkan Pasal 171.6 ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rusia.
Advertisement
Besaran hukuman akan bergantung pada keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan. Penambangan ilegal yang menghasilkan pendapatan atau kerugian lebih dari 3,5 juta rubel terancam denda hingga 1,5 juta rubel, kerja paksa, atau kerja wajib.
Sementara itu, pelanggaran yang dilakukan kelompok terorganisasi atau menghasilkan lebih dari 13 juta rubel dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun.
Pemerintah Rusia memperkirakan sekitar 50.000 individu dan perusahaan terlibat dalam penambangan kripto di negara tersebut. Namun, baru 1.489 pelaku yang tercatat resmi, terdiri atas 609 badan hukum dan 880 pengusaha perorangan.
Rusia Perketat Pengawasan Penambangan Kripto
Pemerintah Rusia menilai banyak aktivitas penambangan kripto masih berlangsung di luar kerangka hukum. Kondisi ini menyulitkan pengawasan pajak dan konsumsi listrik. Sejumlah wilayah bahkan telah membatasi penambangan akibat tekanan pada jaringan listrik dan kekurangan pasokan energi.
Jika disahkan, rancangan aturan tersebut berpotensi mengubah industri penambangan kripto Rusia. Penambang dapat diwajibkan mendaftar secara resmi atau menghentikan operasionalnya.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah penyitaan aset kripto hasil penambangan ilegal untuk mengurangi insentif bagi pelaku yang melanggar aturan.
Kebijakan ini juga berpotensi memperkuat posisi perusahaan penambangan berskala besar yang memiliki izin dan infrastruktur resmi. Sebaliknya, operator kecil yang tidak terdaftar dapat menghadapi tekanan lebih besar.
Langkah tersebut menandai upaya Rusia membangun sistem pengawasan industri kripto yang lebih formal, termasuk dalam hal penggunaan listrik dan kepatuhan pajak. Meski demikian, rancangan aturan itu masih harus melalui proses legislasi sebelum berlaku.