Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mempercepat pemenuhan barang kebutuhan pokok dan sarana operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sekitar 8.000 Koperasi Merah Putih dapat terisi barang hingga akhir Oktober 2026 agar mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami akan selesaikan ini sampai akhir bulan, mudah-mudahan ini bisa selesai yang 8.000 ya," kata Zulhas seusai memimpin rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Advertisement
Zulhas mengatakan, pemenuhan kebutuhan koperasi dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan barang kebutuhan pokok dan barang bersubsidi. Langkah ini diharapkan mendukung kegiatan usaha koperasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari.
Barang yang disiapkan antara lain pupuk bersubsidi, gula, minyak goreng, gas elpiji, serta beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog.
Menurut Zulhas, masih terdapat sekitar 28.000 hingga 29.000 KDKMP yang perlu dilengkapi barang. Dari jumlah tersebut, sekitar 8.000 koperasi menjadi prioritas untuk dipenuhi kebutuhan operasionalnya dalam waktu dekat.
"Mungkin bisa 8.000-an terisi dalam minggu ini," ujarnya.
Meski pengisian barang diharapkan berlangsung pada pekan ini, pemerintah menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan hingga akhir Oktober 2026.
Zulhas mengakui kesiapan setiap koperasi belum merata. Sebagian sudah memiliki perlengkapan dan barang dagangan, sedangkan sebagian lainnya masih dalam tahap pemenuhan kebutuhan.
"Jadi saya pastikan akan ada memang yang belum lengkap, ada yang sudah lengkap, ada yang sudah terisi, ada yang belum terisi," katanya.
Kesiapan Kendaraan Operasional Ikut Diperiksa
Selain memastikan ketersediaan barang dagangan, pemerintah juga mengevaluasi kesiapan sarana transportasi untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sarana yang diperiksa meliputi truk, mobil pikap, hingga becak motor (bentor). Kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang distribusi barang dan mendukung kegiatan usaha koperasi.
Zulhas menegaskan, pemeriksaan tidak cukup hanya memastikan kendaraan tersedia secara fisik. Kondisi mesin dan kelayakan operasional juga harus diperhatikan agar kendaraan benar-benar dapat digunakan untuk menunjang aktivitas koperasi.
Pemerintah ingin memastikan koperasi yang telah dibangun tidak hanya memiliki bangunan dan perlengkapan, tetapi juga mampu menjalankan kegiatan usaha serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebelumnya, saat meninjau KDKMP di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026), Zulhas menekankan bahwa kesiapan koperasi harus dilihat dari kemampuan pengelola dalam menjalankan usaha, bukan semata-mata dari keberadaan bangunan dan sarana pendukung.
Pemenuhan barang dan sarana operasional pun akan dilanjutkan secara bertahap seiring dengan pembangunan KDKMP lainnya yang masih berlangsung.
Dengan demikian, percepatan pengisian barang menjadi salah satu tahapan penting agar koperasi dapat beroperasi dan menjalankan fungsinya di tengah masyarakat.