Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk program pembukaan rekening baru dengan dana Rp 50.000 bagi masyarakat, sedangkan mekanisme pelaksanaan dan pengadaan telepon seluler (HP) masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian Drajad Wibowo mengatakan pemerintah akan membahas instrumen, mekanisme, dan perangkat pendukung program tersebut sebelum menyampaikan kepastian pelaksanaannya.
Advertisement
“Anggaran untuk pembukaan rekeningnya itu sudah siap. Kalau untuk HP-nya itu nanti kita bahas,” ujar Drajad seusai acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Drajad belum memastikan waktu pembagian HP kepada masyarakat karena pemerintah belum membahas rencana tersebut. Pemerintah juga belum menetapkan mekanisme pertanggungjawaban program, termasuk pihak kementerian atau lembaga yang akan mengelolanya.
“Ya, belum dibahas. Kalau sudah kita bahas baru kita sampaikan,” katanya.
Drajad menegaskan pemerintah belum menjadwalkan pembahasan program tersebut pada pekan ini karena masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan.
Hashim Ungkap Rencana Pemerintah Bagi-Bagi HP Buat Warga Unbanked
Sebelumnya, Pemerintah berencana menyediakan telepon seluler (HP) dan rekening bank digital bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan (unbanked).
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, program ini menyasar sekitar 30 persen penduduk yang belum memiliki rekening. Langkah tersebut sekaligus dilakukan untuk mendorong penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital dan meningkatkan penerimaan negara.
“Setiap warga akan memperoleh akses terhadap telepon seluler dan rekening digital sehingga dana bantuan dapat dikirim langsung ke rekening masing-masing,” ujar Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Hashim menyampaikan, pemerintah menugaskan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening masyarakat.
Pemerintah juga akan menghapus biaya pembukaan rekening sebesar Rp 50.000 agar masyarakat dapat mengakses layanan perbankan tanpa biaya awal.
“Pemerintah ingin mengubah perekonomian yang bergantung pada transaksi tunai menjadi perekonomian digital,” kata Hashim.