Liputan6.com, Jakarta - Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai Indonesia membutuhkan institusi ekonomi yang inklusif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Institusi tersebut harus mampu membuka kesempatan usaha, mendorong investasi, dan memperluas mobilitas sosial agar potensi masyarakat dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.
Robinson menegaskan, pertumbuhan ekonomi 8% tidak terjadi secara otomatis meskipun sejumlah negara Asia Timur berhasil mencapainya selama beberapa dekade. Ia mencontohkan Korea Selatan yang mencatat pertumbuhan rata-rata di atas 8% pada 1960-an hingga 1980-an melalui transformasi institusi dan penguatan sektor swasta.
Advertisement
"Faktor utama di balik pertumbuhan ekonomi yang cepat adalah institusi yang menciptakan insentif dan kesempatan bagi masyarakat untuk berwirausaha, berinvestasi, dan melakukan transformasi ekonomi,” ujar Robinson dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026, dikutip Rabu, (14/10/2026).
Menurut Robinson, institusi ekonomi inklusif memungkinkan masyarakat mengembangkan usaha dan memanfaatkan peluang ekonomi secara luas. Sebaliknya, institusi ekstraktif membatasi kesempatan masyarakat melalui monopoli, hambatan masuk bagi pelaku usaha baru, dan praktik pencarian rente.
Ia mencontohkan Korea Selatan yang bertransformasi dari perekonomian dengan praktik kapitalisme politik pada 1950-an menjadi negara industri dengan sektor swasta yang dinamis. Pemerintah Korea Selatan kemudian memperkuat koordinasi dengan dunia usaha melalui rapat promosi ekspor rutin pada masa Presiden Park Chung-hee.
Dalam rapat tersebut, pemerintah dan pelaku usaha membahas hambatan produksi, peluang pasar, serta strategi peningkatan ekspor. Korea Selatan juga menetapkan target ekspor yang terukur untuk mendorong perusahaan meningkatkan kinerja dan mempercepat transformasi ekonomi.
Pengalaman Korea Selatan
Robinson menilai pengalaman Korea Selatan menunjukkan pentingnya target pembangunan yang spesifik dan dapat diukur. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu menentukan indikator yang dapat dipengaruhi secara langsung, seperti ekspor dan produktivitas.
“Pertumbuhan bukanlah kebijakan yang bisa langsung kita tarik seperti tuas. Pertumbuhan merupakan tujuan akhir, tetapi banyak faktor yang memengaruhinya,” kata Robinson.
Robinson juga menekankan Indonesia tidak harus menyalin satu model pembangunan tertentu untuk mencapai pertumbuhan tinggi. Taiwan mengandalkan usaha kecil dan menengah, sedangkan Singapura memanfaatkan posisi strategisnya sebagai pusat pelabuhan dan perdagangan internasional.
Menurut dia, setiap negara memiliki keunggulan berbeda sehingga pemerintah perlu memilih strategi yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan kapasitas domestik. China, misalnya, mengembangkan kegiatan usaha di wilayah pedesaan melalui township and village enterprises pada awal transformasi ekonominya, sebelum sektor swasta berkembang lebih luas.
Punya Motivasi Pembangunan yang Jelas
Selain membangun institusi yang mendukung dunia usaha, Robinson menilai pemerintah perlu memiliki motivasi pembangunan yang jelas, fokus terhadap target, terbuka terhadap kritik, dan bersikap pragmatis dalam merumuskan kebijakan. Pemerintah juga perlu mengevaluasi kegagalan agar dapat memperbaiki strategi pembangunan.
Robinson mengingatkan, kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menghasilkan kemakmuran berkelanjutan. Negara yang tidak menginvestasikan penerimaan sumber daya alam untuk membangun manusia dan institusi berisiko kehilangan momentum pertumbuhan ketika harga komoditas turun atau produksi melemah.
Karena itu, Robinson menilai Indonesia perlu memanfaatkan keunggulan nasional untuk membangun institusi inklusif, memperluas kesempatan ekonomi, dan mendorong mobilitas sosial. Upaya tersebut menjadi fondasi agar target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai secara berkelanjutan.