Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mematok target ambisius untuk mendongkrak rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 18% dalam dua hingga tiga tahun mendatang, melompat dari posisi saat ini yang berada di kisaran 12%.
Advertisement
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut reformasi perpajakan serta digitalisasi sebagai kunci utama mengejar target tersebut.
Hashim turut membandingkan rasio penerimaan negara Indonesia dengan negara tetangga, seperti Kamboja yang sudah menyentuh 18% dan Vietnam yang bahkan mencapai 23%. Menurutnya, Indonesia harus segera memangkas sekat birokrasi dan memperluas basis penerimaan jika ingin mengejar ketertinggalan tersebut.
"Presiden Prabowo telah menetapkan sasaran agar Indonesia mencapai rasio penerimaan negara setara dengan Kamboja dalam dua hingga tiga tahun mendatang, yakni 18%," ujar Hashim dalam ajang Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Hashim mengkalkulasi, selisih 6% antara rasio penerimaan Indonesia dan Kamboja tersebut bernilai sekitar US$ 90 miliar atau setara Rp 1.500 triliun per tahun. Angka ini merupakan estimasi potensi penerimaan berdasarkan perbandingan rasio, bukan nilai yang serta-merta bisa langsung dihimpun.
"Menurut saya, jawabannya adalah kemauan politik,” kata Hashim saat menjelaskan faktor pembeda utama antara capaian penerimaan negara Indonesia dan Kamboja.
Maraknya Aktivitas Ekonomi Abu-Abu
Di sisi lain, Hashim menyoroti maraknya aktivitas gray economy (ekonomi abu-abu) yang diperkirakan Bank Dunia mencapai 35%–45% dari total perekonomian nominal Indonesia. Ia optimistis digitalisasi transaksi mampu membantu pemerintah mendata berbagai aktivitas ekonomi yang selama ini luput dari sistem resmi.
Sebagai langkah konkret, pemerintah menugaskan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked). Hashim menambahkan, pemerintah juga berencana membebaskan biaya pembukaan rekening sebesar Rp50.000 sekaligus memperluas penyaluran bantuan sosial secara digital.
Ke depan, Hashim menilai penguatan reformasi perpajakan, kepabeanan, hingga pemanfaatan teknologi menjadi fondasi mutlak untuk mendongkrak penerimaan negara secara berkelanjutan.