Liputan6.com, Paris - Pemerintah Prancis mulai melunak menghadapi gelombang demo pelajar sekolah menengah atas (SMA) dengan menjanjikan penempatan 3.000 guru pengganti dalam beberapa hari mendatang. Langkah ini menjadi tanggapan konkret pertama pemerintah terhadap tuntutan penambahan sumber daya pendidikan.
Menteri Pendidikan Prancis Edouard Geffray seperti dilaporkan BBC menyampaikan janji tersebut dalam wawancara televisi pada Kamis (8/10/2026) malam, setelah demo pelajar kembali berlangsung dan diwarnai kekerasan di sejumlah wilayah.
Advertisement
Menurut pemerintah, sebanyak 6.877 orang telah ditangkap sejak demonstrasi dimulai tiga pekan lalu. Dari jumlah tersebut, 86 persen berusia di bawah 18 tahun.
Pada Kamis, sekitar 71.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah Prancis, termasuk 24.000 orang yang berkumpul di kawasan Bastille, Paris. Serikat pelajar menyebut aksi tersebut sebagai gelombang keempat sejak gerakan protes dimulai.
Polisi kembali menggunakan gas air mata untuk membubarkan kelompok demonstran yang menyerang petugas dengan batu paving dan kembang api rakitan.
Di Bordeaux, demonstran merusak sebuah SMA. Sementara itu, di Marseille, seorang wakil kepala sekolah menjadi korban pemukulan.
Pada Jumat (10/10), sekitar 140 dari total 3.500 SMA di Prancis ditutup seluruhnya atau sebagian, turun tajam dibandingkan hari-hari sebelumnya. Meski demikian, demonstrasi lanjutan telah dijadwalkan pada Selasa pekan depan.
Jam Pelajaran Terbuang Akibat Kekurangan Guru
Salah satu persoalan yang telah lama dihadapi dunia pendidikan Prancis adalah banyaknya jam pelajaran yang terbuang karena guru yang berhalangan hadir tidak segera mendapatkan pengganti.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Geffray mengatakan pemerintah akan memanfaatkan perangkat lunak baru di kementerian pendidikan guna menempatkan 3.000 guru pengganti di sekitar 500 SMA yang paling membutuhkan. Para guru ini akan mengisi kekosongan kelas ketika tenaga pengajar yang biasa bertugas tidak dapat hadir.
Banyak sekolah yang membutuhkan bantuan tersebut diperkirakan berada di kawasan pinggiran kota dengan populasi imigran yang tinggi, tempat kekurangan guru menjadi persoalan paling serius.
Geffray juga menjanjikan tambahan dana melalui program yang sudah berjalan bagi guru yang bersedia mengambil jam mengajar tambahan.
Selain itu, pemerintah akan mempertimbangkan keluhan pelajar dalam pembahasan anggaran pendidikan untuk tahun 2027.
Meski demikian, pemerintah belum menjanjikan investasi pendidikan baru dalam jumlah besar yang dinilai cukup untuk meredakan demonstrasi.
Pemerintah berhati-hati agar tidak terkesan berusaha meredam gejolak sosial dengan menggelontorkan uang, mengingat kondisi utang Prancis yang rentan tengah diawasi ketat oleh pasar keuangan internasional.
Pelajar Belum Puas dengan Janji Pemerintah
Para pemimpin organisasi pelajar masih menanggapi tawaran pemerintah dengan hati-hati.
Nathanael Combary, perwakilan Renouveau Lyceen, organisasi paling moderat di antara tiga serikat pelajar SMA utama di Prancis, mengatakan para pelajar ingin melihat realisasi janji tersebut.
"Kami telah mendengar sejumlah pengumuman yang menjawab sebagian tuntutan kami. Namun, tentu saja semua orang ingin melihat anggaran yang benar-benar disediakan dan hasil yang lebih konkret," kata Combary.
Sementara itu, Sabrine Kharbach dari Union Etudiante (Serikat Mahasiswa), organisasi yang dekat dengan partai kiri radikal France Insoumise, menegaskan bahwa demonstrasi akan terus berlanjut.
"Selama dana sebesar 10 miliar euro belum disediakan, kami akan terus beraksi," kata Kharbach.
Pemimpin France Insoumise sekaligus kandidat presiden Jean-Luc Melenchon memuji demonstrasi pada Kamis. Melalui media sosial X, ia menyatakan bahwa para pelajar telah "merebut kembali Bastille".
Sebaliknya, juru bicara partai sayap kanan jauh National Rally (RN), Laurent Jacobelli, mengecam langkah pemerintah tersebut.
"Pesan yang disampaikan adalah: kalau Anda merusak sesuatu, Anda akan mendapatkan imbalan," tutur Jacobelli.
"Ketika Anda membakar mobil dan menyerang polisi, Anda justru mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Ini sama saja dengan membenarkan tindakan kekerasan," lanjutnya.
Ketegangan Sosial di Prancis Meningkat
Gelombang demo ini menjadi aksi protes pelajar paling serius di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Situasi tersebut terjadi ketika kemarahan masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar dan kesulitan di sektor pertanian juga berpotensi memicu demonstrasi.
Gerakan "rompi kuning" atau yellow vest yang kembali aktif telah menetapkan Sabtu (17/10), sebagai hari demonstrasi. Pada 2018, gerakan ini berhasil memaksa pemerintah menghentikan kenaikan pajak bahan bakar setelah serangkaian demonstrasi dan kerusuhan.
Ketegangan meningkat pula menjelang pemilihan presiden pada April dan Mei, ketika kelompok sayap kanan jauh dan kiri jauh diperkirakan akan meraih dukungan kuat.