Liputan6.com, Islamabad - Laporan terbaru Badan Uni Eropa untuk Suaka (European Union Agency for Asylum/EUAA) mengungkap keterkaitan kelompok militan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) dengan sejumlah organisasi bersenjata lain, termasuk faksi Taliban Punjab yang dikaitkan dengan Jaish-e-Mohammed (JeM) dan Harakat-ul-Mujahideen (HuM).
Dalam laporan Country Guidance: Pakistan yang diterbitkan pada 1 Oktober 2026, EUAA menyebut TTP memiliki hubungan dengan sejumlah kelompok militan yang beroperasi melalui jaringan dan aliansi yang berubah-ubah. Laporan itu juga mencatat dugaan upaya TTP menghidupkan kembali jaringan militan di Punjab dan Karachi sebagai bagian dari strategi pemberontakan yang lebih luas.
Advertisement
EUAA menjelaskan, TTP merupakan organisasi payung yang terdiri atas puluhan faksi militan. Kelompok tersebut bertujuan menggulingkan pemerintah Pakistan dan membentuk negara berdasarkan aturan Islam.
Menurut laporan itu, TTP memiliki hubungan dengan sejumlah kelompok, termasuk Jamaat-ul-Ahrar, faksi Taliban Punjab seperti JeM dan HuM, serta jaringan Haqqani. Sejumlah faksi Taliban Punjab dilaporkan tidak lagi aktif atau bergabung dengan Al-Qaeda di Anak Benua India (AQIS) setelah 2014, dikutip dari Parrhesianews.
Meski demikian, laporan tersebut tidak menyatakan bahwa JeM berada di bawah komando TTP. Keterkaitan yang diidentifikasi lebih menunjukkan adanya hubungan antarkelompok militan melalui jaringan personel, ideologi, dan kerja sama operasional.
Pakistan dan Persoalan TTP
Temuan tersebut menjadi sorotan di tengah ketegangan Pakistan dan Afghanistan terkait keberadaan TTP di wilayah Afghanistan.
Pemerintah Pakistan selama ini menuding Taliban Afghanistan memberikan tempat berlindung bagi anggota TTP yang melancarkan serangan terhadap pasukan keamanan Pakistan. Islamabad pun mendesak Kabul mengambil tindakan tegas terhadap kelompok tersebut.
Laporan EUAA mencatat TTP memperoleh dukungan operasional dan logistik yang signifikan dari otoritas Taliban di Afghanistan. Kelompok itu terutama aktif di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, dekat perbatasan kedua negara, serta memperluas aktivitasnya ke sejumlah wilayah lain.
Namun, analisis menilai persoalan TTP tidak dapat sepenuhnya dipandang sebagai masalah yang berasal dari Afghanistan. Gerakan tersebut memiliki akar di wilayah kesukuan Pakistan dan berkembang dalam lingkungan kelompok-kelompok militan yang telah lama beroperasi di kawasan itu.
Keterkaitan antarkelompok juga memperlihatkan bahwa batas antara organisasi yang berorientasi pada konflik di Afghanistan, Kashmir, dan pemberontakan di Pakistan tidak selalu tegas.
Kebijakan Militan Pakistan Disorot
Analis menilai kebijakan keamanan Pakistan selama beberapa dekade turut berkontribusi terhadap terbentuknya ekosistem kelompok militan dengan kepentingan berbeda.
Pakistan dinilai pernah membedakan kelompok bersenjata berdasarkan sasaran dan kepentingan strategisnya. Kelompok yang beroperasi di Afghanistan atau menargetkan India diperlakukan berbeda dari kelompok yang menyerang pemerintah dan aparat keamanan Pakistan.
Pendekatan tersebut, menurut analisis itu, mengabaikan kemungkinan perpindahan anggota, pertukaran keahlian, dan kerja sama di antara organisasi yang memiliki kesamaan ideologi.
Meski demikian, setiap kelompok tetap memiliki kepemimpinan, prioritas, dan struktur organisasi masing-masing. Karena itu, keterkaitan jaringan tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh kelompok berada di bawah satu komando.
Jejak JeM dan Perubahan Strategi
Analis juga menyoroti Jaish-e-Mohammed, kelompok militan yang dikenal berorientasi pada konflik dengan India, khususnya di Jammu dan Kashmir.
Menurut artikel tersebut, setelah Operasi Sindoor, infrastruktur JeM dilaporkan mengalami penyesuaian. Kelompok itu disebut berupaya membangun kembali pusatnya di Bahawalpur, Pakistan, sekaligus memperluas penggalangan dana digital dan perekrutan anggota.
Analis turut menyinggung dugaan keberadaan jaringan yang dikaitkan dengan JeM di sejumlah negara bagian India, termasuk Benggala Barat, Jharkhand, Gujarat, dan Madhya Pradesh. Dugaan keterlibatan individu dalam jaringan tersebut tetap memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Perkembangan itu dinilai menunjukkan perubahan pola aktivitas kelompok militan, dari ketergantungan pada infrastruktur fisik menuju jaringan yang lebih tersebar, penggunaan platform digital, dan perekrutan lokal.
Analisis menyimpulkan bahwa kebijakan membedakan kelompok militan berdasarkan apakah mereka menyerang kepentingan Pakistan atau negara lain menghadapi tantangan serius. Jaringan, ideologi, dan hubungan antarkelompok dapat melampaui batas organisasi maupun negara, sehingga penanganannya tidak cukup hanya melalui pelarangan dan operasi keamanan.
Laporan EUAA menjadi salah satu rujukan untuk memahami hubungan antarkelompok tersebut, meskipun tujuan utama dokumen itu adalah membantu negara-negara Eropa menilai permohonan perlindungan internasional warga Pakistan, bukan menetapkan satu komando bersama bagi organisasi-organisasi militan tersebut.