Liputan6.com, Kathmandu - Nepal memutuskan untuk menghentikan sementara operasi pencarian dan penyelamatan korban banjir bandang 26 Agustus, kecuali untuk operasi yang mendesak.
Keputusan pemerintah Nepal yang diumumkan pada Senin (5/10/2026) malam itu mendapat beragam tanggapan dari keluarga 5.285 orang yang belum ditemukan, termasuk ratusan warga negara asing. Sebagian menerima keputusan tersebut, sementara sebagian lainnya menolaknya.
Advertisement
Kantor Perdana Menteri Balendra Shah mengatakan pemerintah selanjutnya akan memusatkan perhatian pada rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk memperbaiki jalan dan jembatan yang terputus akibat banjir. Perbaikan terutama dibutuhkan di daerah-daerah terpencil, tempat kerusakan infrastruktur menyulitkan penyaluran bantuan.
Pemerintah seperti dilaporkan Associated Press memperkirakan biaya rekonstruksi dan pemulihan mencapai US$ 4,77 miliar. Hampir 33.000 orang terdampak banjir tersebut, sementara sekitar 7.500 rumah rusak atau hancur.
Harapan untuk menemukan korban dalam keadaan selamat sempat muncul kembali setelah dua pekerja Nepal berhasil dievakuasi dari terowongan bawah tanah di proyek pembangkit listrik tenaga air Trishuli pada 4 September. Dua hari kemudian, tim penyelamat menemukan seorang pria asal China di lokasi yang sama.
Sejumlah keluarga korban banjir sempat menggelar unjuk rasa dan aksi doa untuk mendesak pemerintah melakukan pencarian lebih maksimal.
Usha Khatri termasuk keluarga korban yang menentang keputusan pemerintah menghentikan operasi pencarian dan penyelamatan. Selama berhari-hari, ia mencari suaminya di sejumlah kota yang dilalui sungai dan menjadi lokasi ditemukannya jenazah korban.
"Saya sangat marah kepada pemerintah karena mereka menyerah melakukan pencarian dan penyelamatan ketika ribuan orang masih hilang. Saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa melakukan itu ketika kami masih berharap orang yang kami cintai bisa ditemukan," kata Khatri, Rabu (7/10).
Dalam pencariannya, Khatri juga memeriksa foto-foto jenazah yang telah ditemukan. Jenazah-jenazah itu dikuburkan sementara untuk menjaga kondisinya hingga proses identifikasi dilakukan.
"Mereka harus menyerahkan jenazahnya atau menunjukkan bukti kuat bahwa suami saya memang sudah meninggal. Baru setelah itu mereka bisa menyatakan dia meninggal," ujar Khatri.
Namun, sejumlah keluarga lainnya menerima keputusan pemerintah dan kini berharap bisa memperoleh surat kematian resmi.
"Setelah berhari-hari dan berminggu-minggu, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada lagi harapan untuk menemukan seseorang dalam keadaan hidup. Kami yakin tidak ada anggota keluarga kami yang selamat dan sekarang kami hanya ingin mendapatkan kepastian," tutur Nirajan Poudel, yang kehilangan lima anggota keluarganya dalam banjir tersebut.
Sejumlah orang yang kerabatnya masih dinyatakan hilang bahkan telah menggelar pemakaman secara simbolis. Dalam tradisi Hindu, kremasi merupakan bagian penting dari ritual terakhir bagi orang yang meninggal. Bagi sebagian keluarga, menjalankan upacara tersebut meski tanpa jenazah dapat memberikan ketenangan secara spiritual.
Poudel mengatakan pemerintah sejauh ini belum bersedia menerbitkan surat kematian dengan alasan aturan yang berlaku harus lebih dulu diubah. Surat kematian diperlukan agar keluarga bisa menerima kompensasi, mengajukan klaim asuransi, dan mengurus hak waris.
Pemerintah Nepal belum memberikan tanggapan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persoalan surat kematian tersebut.
Pakar hukum mengatakan persoalan utamanya adalah memastikan jumlah orang yang terseret banjir.
"Persoalannya lebih berkaitan dengan kendala praktis daripada aturan hukum," kata Hardik Subedi, pengacara yang berpraktik di Mahkamah Agung Nepal. "Belum ada proses yang dimulai untuk memfasilitasi penerbitan surat kematian."