Liputan6.com, Jakarta - Pergeseran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamax ke Pertalite dapat menjadi salah satu gambaran melemahnya daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai, perpindahan tersebut bukan semata-mata perubahan preferensi konsumen. Masyarakat mulai memilih BBM dengan harga lebih murah karena semakin terbatasnya kemampuan untuk menjangkau harga Pertamax yang mengikuti mekanisme pasar.
Advertisement
Fenomena ini juga dapat dikaitkan dengan tren downgrade yang belakangan ramai dibicarakan di Indonesia. Bagi masyarakat yang menghadapi tekanan pengeluaran, downgrade bukan selalu berarti mengurangi kebutuhan secara drastis, melainkan mencari alternatif yang lebih murah untuk mempertahankan kondisi keuangan rumah tangga.
“Kalau pergantian konsumsi BBM atau pergeseran dari penggunaan Pertamax ke Pertalite itu bukan threat, tapi itu memang keterpaksaan karena ketidakmampuan untuk menjangkau harga Pertamax yang sudah lebih tinggi,” ujar Faisal kepada Liputan6.com, ditulis Rabu (7/10/2026).
Menurut Faisal, tekanan daya beli juga tercermin dari pendapatan masyarakat yang relatif stagnan dan penurunan upah riil. Di sisi lain, jumlah pekerja informal terus meningkat, sementara tingkat pendapatannya cenderung terbatas.
Tekanan tersebut membuat ruang keuangan rumah tangga semakin sempit. Salah satu indikatornya terlihat dari penurunan tingkat tabungan masyarakat.
“Ini menunjukkan sebetulnya semakin terbatas tingkat income untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup,” kata Faisal.
Saldo Tabungan Masyarakat
Faisal menyebut saldo rata-rata tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp 100 juta kini berada di sekitar Rp 1,5 juta. Angka tersebut turun dari kisaran Rp 3 juta sebelum pandemi.
Pada saat yang sama, penggunaan paylater dan berbagai instrumen pinjaman daring semakin meningkat. Menurut Faisal, kondisi ini menunjukkan sebagian masyarakat membutuhkan sumber pembiayaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, Faisal menilai stimulus pemerintah tidak cukup hanya diarahkan untuk menjaga konsumsi dalam jangka pendek. Kebijakan juga perlu menyasar penguatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah, lanjut dia, perlu memberikan stimulus kepada dunia usaha dan investasi yang mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, pelatihan dan program magang perlu diperkuat untuk mengurangi ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja.
Faisal juga mendorong penguatan kebijakan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut dia, peningkatan skala bisnis, keuntungan, dan pendapatan UMKM penting karena sektor tersebut menjadi salah satu tumpuan pekerjaan masyarakat menengah ke bawah.