Liputan6.com, Jakarta - Fenomena downgrade yang terjadi di kalangan kelas tengah Indonesia bukan sekadar perubahan tren gaya hidup. Kondisi ini bisa menjadi alarm atas tekanan daya beli, meningkatnya biaya hidup, hingga menyusutnya lapangan kerja formal.
Kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi nasional kini harus menghitung ulang pengeluaran, mulai dari memangkas biaya hiburan, beralih ke bahan bakar dengan RON lebih rendah, hingga memilih produk yang lebih murah agar kondisi finansial keluarga tetap terjaga.
Advertisement
Ketika pendapatan tidak lagi cukup untuk mempertahankan pola konsumsi sebelumnya, menyesuaikan gaya hidup atau melakukan downgrade menjadi pilihan yang sulit dihindari. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, masyarakat mulai menyesuaikan pilihan konsumsi ketika kemampuan pendapatan tidak lagi cukup untuk mempertahankan pola konsumsi sebelumnya.
Menurut Faisal, kondisi tersebut berkaitan erat dengan pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan relatif stagnan, sementara kebutuhan dan biaya hidup terus meningkat akibat inflasi, kemampuan membeli barang yang lebih mahal ikut berkurang.
"Masyarakat kemudian menyesuaikan konsumsi dengan kemampuan pendapatannya," kata Faisal kepada tim Journal Liputan6.com.
Namun, untuk memastikan fenomena downgrade terjadi secara luas di kalangan kelas menengah, tidak bisa hanya menggunakan satu tolok ukur. Misalnya, dengan melihat semakin banyaknya orang yang menjual mobil.
"Kita juga perlu melihat pola konsumsi masyarakat secara keseluruhan, kemudian bagaimana kondisi pendapatan, tabungan, sampai penggunaan pembiayaan atau utang," ujarnya.
Jika ruang keuangan semakin sempit dan tabungan mulai tertekan, kondisi tersebut bisa menjadi tanda bahwa daya beli kelas menengah memang sedang menghadapi tekanan.
Ketika pendapatan relatif tidak banyak berubah, sementara biaya hidup dan beban cicilan meningkat, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran.
Salah satu caranya adalah menunda pembelian barang besar seperti mobil baru atau memilih kendaraan yang lebih murah.
“Kalau tekanan terhadap pendapatan dan daya beli terus berlangsung, ini bisa menjadi lebih panjang. Jadi bukan sekadar masyarakat menunda konsumsi untuk sementara, tapi pola konsumsinya memang bisa berubah karena mereka harus menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan,” kata Faisal.
Jangan Hanya Terus Mengurangi Pengeluaran
Faisal menilai, dalam jangka pendek, menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan keuangan memang merupakan langkah yang tepat. Namun, jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut justru menjadi peringatan agar masyarakat mulai mencari cara meningkatkan pendapatan.
“Jadi tidak hanya terus mengurangi konsumsi, tapi juga harus ada peningkatan kemampuan mendapatkan pendapatan yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, menurut Faisal, yang lebih penting adalah meningkatkan kapasitas pendapatan dan kualitas pekerjaan. Sebab, jika pendapatan tidak meningkat, masyarakat akan terus melakukan penyesuaian konsumsi.
Penyesuaian yang berlangsung terus-menerus pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas hidup. Masyarakat kelas menengah yang semakin rentan akibat tekanan tersebut juga berisiko terlempar menjadi kelompok miskin ketika menghadapi guncangan finansial.
“Kalau seseorang memang sengaja memilih barang yang lebih murah supaya keuangannya lebih teratur, itu masih merupakan keputusan finansial. Tapi kalau sudah sampai tabungan terus terpakai, kebutuhan mulai sulit dipenuhi, atau harus semakin bergantung pada utang, itu menunjukkan tekanan keuangan yang lebih serius,” kata Faisal.
Lantas, kapan kelas menengah sebaiknya melakukan downgrade dan kapan harus mempertahankan aset yang dimiliki?
Faisal menilai, prinsip utamanya adalah menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan keuangan. Jangan sampai keputusan membeli atau mempertahankan aset justru membuat beban keuangan semakin berat.
“Prioritasnya tetap menjaga kemampuan memenuhi kebutuhan dan menjaga kondisi keuangan supaya tidak semakin rentan,” ujarnya.
Ada Pengeluaran yang Tak Boleh Di-Downgrade
Di tengah kebutuhan melakukan efisiensi, tidak semua pengeluaran seharusnya ikut dipangkas. Founder Health Collaborative Center (HCC) sekaligus advocate for mental and community health, Ray Wagiu Basrowi, mengatakan salah satu pengeluaran yang tidak boleh di-downgrade adalah pangan, terutama sumber protein hewani.
Ray mencontohkan studi pada 2021 yang mengamati pola belanja pangan lebih dari 3.000 keluarga di Indonesia. Studi tersebut menemukan bahwa keluarga yang menerapkan pola berhemat cenderung mengurangi belanja sumber protein hewani, seperti daging, telur, dan unggas.
Hal ini terjadi karena sumber pangan tersebut memang relatif lebih mahal dibandingkan sumber karbohidrat.
"Pangan sumber protein sangat esensial untuk menjaga kualitas kesehatan, terutama bagi keluarga yang memiliki anak, termasuk balita. Protein merupakan zat penting untuk membangun tubuh sekaligus menjaga imunitas anak maupun orang dewasa. Dalam hal ini, protein hewani menjadi salah satu sumber pangan yang sangat potensial," katanya.
Dari sisi kesehatan, mengurangi pembelian daging, telur, ikan, ayam, atau susu demi berhemat justru bisa menjadi keputusan yang keliru. Pangan tersebut tidak hanya menyediakan protein bermutu, tetapi juga zat besi, zinc, dan vitamin B12 yang relatif sulit dipenuhi dari sumber pangan lain.
Pada anak, kekurangan zat gizi tersebut dapat menyebabkan masalah malnutrisi kronis, termasuk anemia. Pada balita, kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko stunting.
"Kekurangan gizi juga berpotensi mengganggu perkembangan otak dan pada akhirnya memengaruhi produktivitas saat anak tumbuh dewasa," ujar Ray.
Menurut Ray, pada prinsipnya downgrade gaya hidup memang perlu dilakukan di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang. Namun, anggaran untuk memenuhi kebutuhan pangan, khususnya sumber protein hewani, tidak seharusnya ikut dipangkas.
"Silakan keluarga melakukan downgrade dengan mengurangi frekuensi ngopi, membeli baju baru, atau nongkrong. Namun, jangan sampai downgrade dilakukan dengan mengurangi pembelian daging, ikan, telur, susu, atau sumber nutrisi penting lainnya," katanya.
Jangan Sampai Pemeriksaan Kesehatan Ikut Di-Downgrade
Selain pangan, Ray mengingatkan masyarakat agar efisiensi pengeluaran tidak membuat kebiasaan skrining dan pemeriksaan kesehatan ikut di-downgrade.
Studi Health Belief Model dari HCC pada 2023 menunjukkan tingkat skrining kesehatan dan pemantauan risiko status gizi pada keluarga yang memiliki balita masih rendah di Indonesia, bahkan dalam kondisi normal.
Ketika keluarga mulai mengetatkan pengeluaran, aspek skrining dan pemeriksaan kesehatan secara logis berpotensi ikut dikorbankan.
Karena itu, Ray menyarankan masyarakat memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis dari pemerintah. Keluarga juga dapat meluangkan waktu untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas maupun medical check-up setahun sekali.
Dengan pemeriksaan rutin, masyarakat kelas menengah dapat mengetahui risiko kesehatan lebih awal dan segera melakukan perubahan pola hidup, sekaligus tetap mengendalikan pengeluaran.
Sebab, konsekuensi downgrade gaya hidup dan pengetatan pengeluaran dapat berlangsung cukup lama.
Secara ekonomi, berhemat memang bisa meningkatkan saving atau tabungan. Namun, penghematan terhadap kebutuhan kesehatan yang esensial justru dapat berdampak pada kualitas hidup dalam jangka panjang.
Penelitian global berskala besar dari Oxford University pada 2014 yang menjadi referensi di banyak negara menunjukkan tekanan ekonomi yang disertai penghematan pengeluaran rumah tangga berkorelasi kuat dengan berkurangnya pemanfaatan layanan medis rutin non-emergency.
Artinya, keluarga yang menerapkan downgrade juga berpotensi mengurangi belanja untuk layanan kesehatan rutin, termasuk pembelian suplemen atau obat-obatan yang sebenarnya sudah dibutuhkan.
Karena ingin berhemat, kebutuhan tersebut dianggap masih bisa ditunda dan uangnya lebih baik disimpan.
"Tentu, kondisi seperti ini tidak baik untuk kualitas hidup dalam jangka panjang," kata Ray.
Singkatnya, berhemat boleh. Downgrade di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang bahkan bisa menjadi pilihan yang diperlukan.
Namun, jangan sampai penghematan dilakukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar, pangan bergizi, dan kesehatan.
"Yang penting, jangan sampai sakit," kata Ray.
Kelas Tengah Juga Butuh Perhatian
Fenomena downgrade yang dilakukan masyarakat kelas tengah menjadi salah satu bentuk pertahanan di tengah tekanan ekonomi. Perencana Keuangan Safir Senduk menilai, kondisi kelas menengah saat ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.
Perhatian tersebut tidak seharusnya hanya diberikan kepada masyarakat kelas bawah melalui bansos dan berbagai keringanan, tetapi juga kepada kelas menengah yang jumlahnya besar dan kini hidup dalam tekanan ekonomi.
Menurut Safir, salah satu bentuk relaksasi yang bisa dilakukan pemerintah adalah menurunkan suku bunga kredit agar penyaluran kredit baru semakin luas.
Dalam teori ekonomi, penurunan suku bunga kredit juga dapat mengurangi beban pengeluaran rutin sekaligus meningkatkan sisa uang tunai (disposable income) masyarakat.
Uang tersebut pada akhirnya bisa kembali berputar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari membeli bahan pokok hingga membayar kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
Misalnya, masyarakat yang masih memiliki utang dengan suku bunga floating, seperti KPR rumah, akan merasakan dampak langsung ketika suku bunga acuan turun.
Pengeluaran untuk membayar bunga bank dapat berkurang sehingga sebagian uang yang sebelumnya digunakan untuk cicilan bisa dialihkan untuk membeli kebutuhan pokok, membayar uang sekolah anak, maupun biaya kesehatan.
Ketika pendapatan terasa stagnan sementara pengeluaran terus meningkat akibat pelemahan ekonomi, masyarakat biasanya mulai mencari sumber dana lain.
Salah satunya dengan menggunakan pinjaman sebagai modal usaha atau dana darurat untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari.
Karena itu, suku bunga kredit yang lebih rendah dapat menjadi salah satu bentuk relaksasi agar masyarakat bisa mengakses pinjaman resmi dari perbankan dengan skema pengembalian yang tidak mencekik. Dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memulai usaha baru.
Di sisi lain, pemerintah perlu mempermudah perizinan usaha agar semakin banyak lapangan kerja tercipta.
Kelas Menengah Indonesia Sedang Sakit
Hal senada menjadi perhatian Pengamat Ekonomi Paramadina, Wijayanto Samirin. Saat dihubungi tim Journal Liputan6.com, Wijayanto mengatakan kondisi kelas menengah Indonesia saat ini memang sedang “sakit”.
Indikator yang paling sahih, menurut dia, terlihat dari jumlah kelas menengah yang terus menurun, dari 57 juta orang pada 2019 menjadi hanya 46,7 juta orang pada 2025. Padahal, dalam periode yang sama, jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 13 juta orang.
"Jumlah kelas atas juga stagnan. Artinya, ada 23 juta penduduk yang masuk ke kelas vulnerable atau menuju kelas menengah," katanya.
Fenomena Downgrade Bisa Tekan Banyak Sektor
Fenomena downgrade yang belakangan terjadi sebagai mekanisme pertahanan in this economy, menurut Wijayanto, akan berdampak terhadap hampir seluruh sektor industri jika berlangsung dalam jangka panjang.
Terutama sektor yang menjadikan kelas menengah sebagai pangsa pasar, seperti industri kendaraan bermotor, consumer goods, kuliner, hotel, pariwisata, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Wijayanto mengingatkan, penurunan daya beli kelas menengah akan membuat permintaan terhadap berbagai produk ikut melemah. Jika kondisi ini terjadi, aktivitas ekonomi juga melambat dan kemampuan ekonomi menyerap tenaga kerja baru semakin terbatas. Bahkan, bukan tidak mungkin justru terjadi pengurangan tenaga kerja.
Kondisi tersebut akan semakin parah jika pada saat yang sama semakin banyak masyarakat kelas menengah bergantung pada pinjaman online (pinjol), baik legal maupun ilegal.
"Tentu hal ini akan menimbulkan disrupsi ekonomi jutaan keluarga di Indonesia. Jika ini terjadi, daya beli di tingkat rumah tangga akan semakin terpuruk," katanya.
Kelas Menengah Dinilai Kurang Mendapat Perhatian
Wijayanto juga tidak menampik pandangan bahwa pemerintah saat ini lebih fokus pada kelompok miskin ekstrem dibandingkan memikirkan fenomena middle-class squeeze. Padahal, menurut dia, kelas menengah merupakan kelompok yang paling menderita dalam kondisi ekonomi saat ini.
"Karena (pemerintah) targetnya mengentaskan kemiskinan, sehingga yang dilakukan adalah dengan membuat garis kemiskinan yang relatif rendah sehingga mudah dilampaui, dan meluncurkan berbagai program untuk kelompok miskin dengan target mengangkat mereka ke atas garis kemiskinan. Sayangnya, mereka yang sudah berada di atas garis kemiskinan (kelompok vulnerable, menuju middle income dan middle income) seringkali kurang mendapatkan perhatian," katanya.
Menurut Wijayanto, cara paling efektif untuk membantu kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah adalah menciptakan lapangan kerja berkualitas. Namun, langkah tersebut jauh lebih sulit dibandingkan sekadar memberikan bansos kepada kelompok prasejahtera.
"Sayangnya pemerintah lebih mengutamakan langkah mudah daripada langkah sulit, kendatipun yang sulit itu sebenarnya lebih berdampak dan lebih berkelanjutan," ujarnya.
Jaring Pengaman Ekonomi Dibutuhkan
Oleh sebab itu, Wijayanto menilai pemerintah perlu membangun jaring pengaman ekonomi agar kelas menengah tidak terus merosot menjadi kelompok rentan miskin.
Jaring pengaman tersebut mencakup akses terhadap pendidikan, perumahan, pangan, kesehatan, dan transportasi yang terjangkau. Selain itu, ketersediaan lapangan kerja berkualitas juga menjadi faktor penting.
"Itu semua adalah insentif yang paling dibutuhkan kelompok kelas menengah," katanya.
Indonesia Nyaris Terjebak Middle Income Trap
Menurut Wijayanto, jika fenomena downgrade terus dibiarkan tanpa intervensi kebijakan yang radikal dari pemerintah, Indonesia berisiko semakin terjebak dalam middle-income trap dan gagal mencapai target menjadi negara maju.
"Satu dari dua kaki Indonesia sudah terperosok dalam jebakan middle income trap, Indonesia nyaris terjebak," ujar Wijayanto.
Dia menilai tanda-tanda Indonesia masuk ke dalam jebakan tersebut akan semakin kentara dalam beberapa tahun ke depan apabila deindustrialisasi tidak segera diakhiri melalui perbaikan iklim investasi dan usaha.
Untuk memulihkan daya beli dan kepercayaan diri kelas menengah, Wijayanto menyarankan pemerintah menerapkan subsidi BBM dan LPG yang adaptif. Menurutnya, kesenjangan harga antara produk subsidi dan nonsubsidi juga jangan terlalu lebar.
Pemerintah juga perlu memastikan inflasi pangan tidak melonjak, terlebih dengan ancaman El Nino yang diperkirakan berlanjut hingga awal 2027. Akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan perumahan yang terjangkau juga harus dipastikan.
Namun, yang paling penting adalah memperbaiki iklim investasi dan berusaha. Dengan begitu, dunia usaha dapat kembali menggeliat dan semakin banyak lapangan kerja berkualitas tersedia bagi masyarakat.