Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai penunjukan Menteri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi yang baru, Bahlil Lahadalia, kemungkinan sejalan dengan prioritas pemerintah.
Perubahan struktur itu diumumkan dalam reshuffle ketujuh Kabinet Merah Putih, Kamis, 1 Oktober 2027. Faisal menilai, penunjukan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi seiring prioritas pemerintah untuk mendorong hilirisasi.
Advertisement
"Ini kemungkinan memang sejalan dengan prioritas pemerintah untuk lebih mendorong hilirisasi dan karena sifatnya multisektor," ujarnya.
Menurut dia, penempatan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi diharapkan membuat perannya lebih kuat. "Harapannya bisa lebih sinergis," kata Faisal.
Ia juga mengingatkan ada faktor lain yang menentukan. "Kita tahu bahwa ini bukan satu-satunya cara untuk bisa memastikan efektivitas kebijakan hilirisasi," ucapnya.
Salah satu hal penting, kata dia, adalah engagement. Ia menyoroti sejauh mana Menko betul-betul berperan mengoordinasikan menteri-menteri teknis di bawahnya.
Faisal juga menyinggung pergantian sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) lain dalam reshuffle yang dinilai merupakan kemungkinan bagian dari upaya memperkuat kabinet per klaster, termasuk hilirisasi.
"Ini merupakan bagian untuk menjadikan orang-orang yang masuk ke dalam kabinet dengan klaster-klasternya, termasuk klaster hilirisasi, supaya bisa menjadi lebih solid. Kemungkinan begitu menurut saya," tuturnya.
Meski begitu, Faisal menekankan perlunya melihat bagaimana kebijakan ini berjalan nanti. "Kita nanti lihat sajalah bagaimana implementasinya di lapangan," ujar dia.
Reshuffle Kabinet, Ekonom Ungkap Tantangan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi
Sebelumnya, reshuffle Kabinet Merah Putih kembali membawa sejumlah perubahan posisi strategis di bidang ekonomi pemerintahan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia serta Wakil Menteri Keuangan (wamenkeu) Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman.
Menurut Ekonom BCA David Sumual, posisi tersebut menunjukkan perlunya pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap hilirisasi dan transisi energi.
"Yang jelas ini ada menko baru ya, hilirisasi dan transisi energi. Ya harapannya bisa lebih fokus untuk dorong hilirisasi dan juga transisi kita ke energi hijau," kata David kepada Liputan6.com, ditulis Senin, (5/10/2026).
Ia menilai, fokus tersebut penting karena cadangan energi fosil Indonesia, mulai dari batu bara, minyak, hingga gas, terus mengalami penurunan. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah untuk menghadapi kebutuhan energi mendatang.
"Jadi memang perlu langkah khusus untuk mengantisipasi 10-20 tahun ke depan kalau energi fosil kita turun cadangan. Jadi ini harus ada fokus khusus untuk hilirisasi dan transisi energi," ujar dia.
David menyampaikan, penguatan transisi energi juga berkaitan dengan upaya menarik investasi ke Indonesia, di mana saat ini sebagian investor semakin memperhatikan penggunaan energi hijau.
"Kita ingin juga supaya investor lebih banyak lagi masuk ke dalam negeri. Termasuk investor di sektor-sektor hilirisasi tadi," ujar David.
"Tapi banyak memang yang mereka juga sadar akan green energy. Jadi mereka mau masuk, tapi kalau bisa energinya green. Itu banyak investor yang semacam itu," ia melanjutkan.
Dampak Reshuffle Terhadap Ekonomi
Selain itu, salah satu nama baru di jajaran ekonomi adalah Luky Alfirman yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, kini dipercaya menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan.
Dengan perubahan ini, David mengharapkan kinerja pemerintah semakin menguat dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ia mengatakan penilaian terhadap kinerja pejabat baru masih membutuhkan waktu.
"Harapannya makin baik lagi kinerjanya ke depan. Makin bisa dorong pertumbuhan, memberikan stabilitas juga buat perekonomian, stabilitas sekaligus dorong pertumbuhan," ungkapnya.
David mengatakan, dampak pergantian pejabat terhadap pertumbuhan ekonomi belum dapat langsung dinilai. Kinerja perlu dilihat terlebih dahulu setelah menjalankan tugas selama beberapa waktu.
"Ya harus tunggu ya, biasanya kan 100 hari ya. Tiga bulan, kita lihat kinerjanya bagaimana," ujarnya.
Di sisi lain, pergantian Menteri Perindustrian yang baru tentu memiliki pekerjaan rumah untuk memperkuat koordinasi dengan Menteri Perdagangan.
"Saya pikir perlu ada kolaborasi sinergi yang kuat juga dengan Menteri Perdagangan ya. Karena kebijakan-kebijakannya supaya sinergi dan sinkron," ucap David.