Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jepang memperluas sanksi terhadap Rusia sebagai respons atas perang yang masih berlangsung di Ukraina.
Dalam pernyataan bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, pemerintah memasukkan bursa kripto Rusia, Garantex, ke dalam daftar pembekuan aset.
Advertisement
Kebijakan tersebut membatasi pembayaran dan transaksi modal dengan pihak-pihak yang masuk dalam daftar sanksi.
Mengutip CoinMarketCap, Senin (4/10/2026), Garantex sebelumnya telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sejumlah yurisdiksi lain karena dituding membantu entitas Rusia menghindari pembatasan keuangan.
Selain Garantex, Jepang memasukkan 33 organisasi dan sembilan individu yang terkait dengan Rusia ke dalam daftar pembekuan aset.
Sanksi baru tersebut juga menyasar 35 kapal yang diidentifikasi sebagai bagian dari “shadow fleet” atau armada bayangan yang digunakan untuk mengangkut minyak Rusia dan membantu Moskow menghindari sanksi yang telah berlaku.
Jepang juga membatasi penyediaan sejumlah layanan untuk kapal-kapal tersebut, termasuk perbaikan dan asuransi.
Melalui kebijakan ini, Jepang ingin membantu mengurangi pendapatan Rusia dari ekspor minyak mentah.
Rencana Cadangan Garantex
Namun, efektivitas sanksi terhadap Garantex masih menjadi perhatian.
Cointelegraph melaporkan pada Agustus 2025 bahwa Garantex kemungkinan telah menyiapkan rencana cadangan untuk menghindari dampak sanksi Amerika Serikat. Temuan tersebut mengacu pada perusahaan intelijen blockchain TRM Labs.
Kantor Pengawasan Aset Asing atau Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS kemudian kembali menjatuhkan sanksi terhadap Garantex, bersama penerusnya, Grinex.
Meski demikian, TRM Labs menilai sanksi tersebut berpotensi tidak efektif. Dalam laporannya, perusahaan itu mengatakan entitas seperti Garantex “appear to prepare contingency plans well in advance of anticipated enforcement measures,” yang memungkinkan mereka dengan cepat memindahkan klien, infrastruktur, dan dana ke platform penerus.
Artinya, meski sanksi dapat membatasi aktivitas Garantex, pihak yang menjadi sasaran masih berpotensi memindahkan operasi ke platform baru untuk menghindari dampak penegakan sanksi.
Kebijakan Jepang ini menunjukkan upaya Tokyo untuk memperketat tekanan ekonomi terhadap Rusia sekaligus membatasi jalur yang dapat digunakan untuk menghindari sanksi terkait perang Ukraina.