Liputan6.com, Jakarta - Bahlil Lahadalia masih menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meski telah dilantik jadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dia menjelaskan pelantikan dilakukan berbarengan dengan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih lainnya. "Khususnya saya, dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri ESDM," kata Bahlil usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Advertisement
"Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi," imbuh dia.
Bahlil mengamini ini jadi jabatan baru dalam Kabinet Merah Putih. Dia juga enggan bicara kemungkinan adanya orang baru yang menjabat Menteri ESDM. Saat ini, mandat yang diberikan kepadanya adalah merangkap di dua posisi tersebut.
"Saya tidak boleh menjawab melampaui batas kewenangan. Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres (Keputusan Presiden) Bapak Presiden. Karena kita maknai semua kewenangan tentang ketatanegaraan itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden, dan dilimpahkan kepada pembantu-pembantunya," beber dia.
Tunggu Perintah Prabowo
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia akan membahas lagi fokus jabatan barunya tersebut. Termasuk kementerian teknis yang ada di bawah koordinasinya.
Usai resmi dilantik, Bahlil mengaku akan lebih dahulu bertemu lagi dengan Presiden Prabowo Subianto. Utamanya membahas mengenai fokus tugas dalam lingkup Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Saya habis ini baru mau lapor sama Bapak Presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Lingkup Koordinasi
Setelah dilantik, Bahlil masih tetap menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ketika ditanya kementerian/lembaga yang jadi lingkup koordinasinya, Bahlil masih menunggu mandat Prabowo.
Lingkup koordinasinya disebut akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres). "Nanti kita lihat Perpres-nya ya. Nanti kita lihat Perpres-nya ya," singkatnya.