Liputan6.com, Kuala Lumpur - Malaysia mulai memulangkan sekitar 1.500 warga Myanmar pada Selasa (29/9/2026). Pemulangan ini menjadi tahap pertama dari program repatriasi yang menuai kekhawatiran kelompok hak asasi manusia.
Mereka merupakan kelompok pertama dari total 5.000 warga Myanmar yang menurut pemerintah Malaysia telah menyatakan bersedia dipulangkan secara "sukarela" dari pusat-pusat detensi.
Advertisement
Berdasarkan pantauan wartawan AFP pada Selasa, puluhan bus dengan pengawalan polisi tiba di Stadion Majlis Perbandaran Manjung, dekat Pangkalan Angkatan Laut Lumut di wilayah barat laut Malaysia.
Wartawan tidak diizinkan masuk ke area stadion.
Para migran dijadwalkan menjalani pemeriksaan dan pendataan sebelum dibawa ke pangkalan angkatan laut terdekat. Dari sana, mereka akan dipulangkan ke Myanmar menggunakan kapal.
Hingga Selasa, belum diketahui berapa banyak warga Rohingya yang termasuk dalam kelompok tersebut. Pemerintah Malaysia juga tidak mengungkapkan jumlahnya.
Namun, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok minoritas muslim yang selama ini mengalami persekusi itu mencakup sekitar dua pertiga dari 190.000 pengungsi dan pencari suaka asal Myanmar yang berada di Malaysia.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Juli mengumumkan bahwa Myanmar telah sepakat menerima kembali 5.000 warga Rohingya. Rencana pemulangan dalam jumlah besar yang jarang dilakukan itu kemudian memicu kekhawatiran dari kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Sejumlah pengamat menilai perubahan sikap Malaysia terhadap pengungsi antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya kejenuhan masyarakat terhadap persoalan pengungsi serta pertimbangan politik dalam negeri.
Perubahan kebijakan itu terjadi ketika sejumlah pengungsi mengatakan kepada CNA bahwa kondisi di negara asal mereka masih belum aman untuk kembali.
Rencana pemulangan tersebut diumumkan setelah aparat menahan lebih dari 100 warga Rohingya yang berkumpul di luar kantor badan pengungsi PBB di Kuala Lumpur.
Mereka datang untuk meminta bantuan setelah terancam diusir dari sebuah permukiman informal di Negara Bagian Penang.
Para pengungsi itu kemudian dibebaskan setelah petugas memastikan mereka memiliki dokumen PBB yang masih berlaku.
Pada awal bulan ini, Myanmar berjanji akan memastikan kepulangan warganya yang mengungsi ke luar negeri berlangsung secara aman dan bermartabat. Pernyataan itu disampaikan setelah negara tersebut mendapat kritik dari PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Anwar juga mengatakan akan mengundang pemimpin kudeta Myanmar yang kini menjabat presiden, Min Aung Hlaing, dalam kunjungan resmi untuk membantu mempercepat proses pemulangan.
Malaysia menampung salah satu populasi pengungsi terbesar di Asia Tenggara. Namun, negara itu bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 dan tidak secara resmi mengakui status pengungsi.
Tim pemeriksa fakta AFP menemukan bahwa pengungsi Rohingya di Malaysia menjadi sasaran kampanye disinformasi daring. Menurut para pegiat hak asasi manusia, kampanye semacam itu turut memicu sikap anti-pendatang dan intimidasi terhadap Rohingya.
Banyak warga Rohingya, yang mayoritas beragama Islam, melarikan diri dari Myanmar setelah militer melancarkan operasi kekerasan besar-besaran pada 2017.