Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial memberikan pelatihan khusus kepada wali asuh dan wali asrama Sekolah Rakyat untuk mencegah perundungan (bullying) dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah berasrama. Langkah tersebut dilakukan karena para siswa Sekolah Rakyat berasal dari latar belakang yang beragam, termasuk anak-anak yang pernah menjadi korban kekerasan.
Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf mengatakan penguatan kapasitas para wali asuh dan wali asrama menjadi bagian penting dalam sistem pengasuhan Sekolah Rakyat. Selain mendampingi aktivitas sehari-hari siswa, mereka juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung proses pemulihan anak.
Advertisement
Hal itu disampaikan Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, saat membuka kegiatan Penguatan Pengasuhan bagi Wali Asuh dan Wali Asrama Sekolah Rakyat se-Sulawesi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, siswa Sekolah Rakyat memiliki kondisi yang berbeda-beda. Sebagian sudah mampu beradaptasi dengan pola pendidikan berasrama dan jadwal belajar yang padat, namun sebagian lainnya masih menghadapi berbagai persoalan akademik, sosial, kesehatan, maupun psikologis.
"Bahkan ada anak yang secara administratif sudah berada di jenjang SMA, tetapi belum bisa membaca. Ada juga yang memiliki masalah kesehatan, seperti gangguan gigi, anemia, dan persoalan kesehatan lainnya," ujarnya.
Gus Ipul mengungkapkan, tidak sedikit siswa yang masuk ke Sekolah Rakyat merupakan korban kekerasan. Kondisi tersebut membuat mereka membutuhkan perhatian dan pendampingan yang lebih intens dibandingkan siswa pada umumnya.
"Sebagian di antaranya merupakan korban kekerasan. Baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di jalanan, maupun kekerasan seksual. Jadi mereka ini juga korban," katanya.
Karena itu, ia meminta para wali asuh dan wali asrama tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi pendamping yang mampu memahami kondisi anak secara menyeluruh. Menurutnya, korban kekerasan yang tidak mendapatkan pendampingan yang tepat berisiko mengalami persoalan lanjutan yang dapat menghambat perkembangan mereka.
"Kerja di lingkungan Kementerian Sosial membutuhkan empati, harus bekerja dengan hati. Dan kita harus totalitas," tegasnya.
Upaya Pencegahan
Sebagai upaya pencegahan, para wali asuh dan wali asrama dibekali berbagai materi pengasuhan, termasuk pencegahan bullying dan kekerasan seksual. Pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu mereka mengenali tanda-tanda kekerasan, mencegah terjadinya perundungan di lingkungan asrama, serta memberikan respons yang tepat ketika menemukan kasus yang melibatkan siswa.
Selain itu, para peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai kode etik, disiplin, integritas, dan pola pengasuhan di sekolah berasrama. Menurut Gus Ipul, integritas menjadi hal yang tidak bisa ditawar karena para pengasuh akan berinteraksi langsung dengan siswa setiap hari.
"Totalitaslah dalam bekerja. Jangan setengah-setengah," katanya.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan sekolah umum. Program yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan kelompok rentan tersebut tidak menjadikan kemampuan akademik sebagai syarat utama penerimaan siswa.
Karena itu, setiap calon siswa terlebih dahulu menjalani asesmen untuk mengetahui kondisi akademik, kesehatan, serta kebutuhan pendampingan yang diperlukan. Jika hasil asesmen menunjukkan seorang anak membutuhkan pemulihan atau rehabilitasi terlebih dahulu, maka proses tersebut akan dilakukan sebelum mengikuti pembelajaran reguler.
"Misalnya ada anak kelas 1 SMA tapi belum bisa membaca, tapi dia memenuhi kriteria, maka masuk ke penyetaraan terlebih dahulu di sentra-sentra kita. Setelah dirasa cukup, mereka nanti mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat," jelasnya.
Menurut Gus Ipul, proses tersebut merupakan bagian dari matrikulasi yang dapat berlangsung lebih lama dibandingkan sekolah pada umumnya. Lama pendampingan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak.
Dalam sistem pengasuhan Sekolah Rakyat, satu wali asuh mendampingi sekitar 10 siswa, sementara satu wali asrama bertanggung jawab terhadap sekitar 25 siswa. Meski demikian, pemerintah masih terus melakukan pemenuhan kebutuhan tenaga pengasuh dan tenaga kependidikan secara bertahap.
Tahun ini, lebih dari 7.000 orang telah dinyatakan lolos seleksi untuk mengisi berbagai posisi di Sekolah Rakyat. Mereka terdiri atas guru, kepala sekolah, wali asrama, wali asuh, hingga tenaga kependidikan lainnya.
Selain penguatan pengasuhan dan perlindungan anak, pemerintah juga memberikan pelatihan terkait pencegahan korupsi, khususnya bagi tenaga administrasi yang terlibat dalam pengelolaan keuangan sekolah.
"Buku pedomannya sudah ada. Kemudian ini kita tambah dengan pelatihan-pelatihan. Kita harapkan itu bisa dipraktikkan pada saat mereka bekerja," pungkasnya.