KAI Bakal Impor 23 Rangkaian KRL Bekas dari Jepang

PT KAI berencana mengimpor 23 rangkaian KRL bekas dari Jepang sebagai masa transisi guna menggantikan armada yang berusia di atas 40 tahun.

oleh Idris Rusadi PutraDiterbitkan 23 September 2026, 19:50 WIB
KRL Solo Jogja. (Foto: IG/krljogja)

Liputan6.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana mengimpor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Langkah ini diambil sebagai solusi transisi mendesak di tengah keterbatasan kapasitas produksi kereta dalam negeri.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menegaskan bahwa kebijakan impor kereta tidak baru ini menjadi opsi paling realistis untuk merespons tingginya komplain pengguna jasa.

"Ini sebagai transisi kita," ujar Bobby saat ditemui di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (23/9/2026).

Bobby menjelaskan, impor KRL bekas tergolong mendesak mengingat banyaknya armada yang sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Selain itu, proses pengadaannya relatif singkat—hanya memakan waktu 1 hingga 2 bulan setelah mendapat persetujuan.

Sebaliknya, impor kereta baru membutuhkan waktu hingga 1-2 tahun dan berisiko mengganggu iklim produksi industri dalam negeri.

"Kalau kita impor baru, nantinya produksi kereta dalam negeri akan terganggu. Kalau bekas ini hanya untuk transisi," jelasnya.

Usulkan Impor 23 Rangkaian KRL

Ilustrasi KRL/Photo by Faisal Hanafi on Unsplash

Secara keseluruhan, KAI mengusulkan impor sebanyak 23 rangkaian KRL. Rinciannya terdiri atas 7 rangkaian dengan formasi 12 gerbong (SF-12) dan 16 rangkaian dengan formasi 8 gerbong (SF-8).

"Kami usulkan untuk kereta yang tidak baru ini tujuh Trainset dengan SF-12 ditambah 16 Trainset dengan SF-8. Kenapa kami bedakan SF-nya? Karena masih ada peron-peron di stasiun kita yang tidak siap dengan 12 gerbong," papar Bobby.

Armada impor dari Jepang tersebut ditargetkan dapat beroperasi hingga 10 tahun mendatang, sembari menunggu peningkatan kapasitas serta perbaikan fasilitas produksi KRL di dalam negeri.

"Rencana akan kita pakai 10 tahun dan ini segera kita lakukan karena sudah banyak komplain," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya