Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyebut pelaksanaan APBN hingga Agustus 2026 masih berada dalam jalur yang direncanakan, dengan pendapatan negara mencapai 65,2% dari target dan belanja negara mencapai 59,7% dari target. Pemerintah mencatat defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB pada akhir Agustus 2026.
Suahasil mengatakan pemerintah mendorong percepatan belanja sejak Agustus dan September agar realisasi belanja tidak menumpuk pada akhir tahun. Pemerintah tetap mengarahkan percepatan tersebut agar berlangsung efisien dan memberikan daya guna.
Advertisement
“Pada akhir Agustus kemarin APBN itu telah mengumpulkan pendapatan 65,2% dari targetnya. Untuk pencapaian akhir bulan Agustus menurut saya ini on track, karena Agustus itu sudah 8 bulan, 65,2% dari target, belanja negara telah dibelanjakan 59,7% dari target,” ujar Suahasil dalam di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Suahasil mengatakan pemerintah perlu mempercepat belanja negara sekaligus menjaga efisiensi penggunaannya. Pemerintah juga mempertahankan kesehatan APBN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat.
“Potensi untuk mengejar percepatan belanja negara ini menurut saya harus kita jalankan, tetapi pada saat yang bersamaan memastikan belanja negara yang dipercepat itu berlangsung secara efisien. Jadi bukan hanya sekedar dia cepat, tapi dia juga efisien sehingga berdaya guna,” kata Suahasil.
Suahasil mengatakan kredibilitas APBN menjadi bagian dari kredibilitas perekonomian karena dunia usaha membutuhkan kepastian terhadap pelaksanaan program pemerintah. Ia juga mencatat pertumbuhan investasi pada semester I 2026 mencapai 6,87%, sedangkan pengeluaran pemerintah tumbuh sekitar 16%.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027 dengan pertumbuhan investasi sekitar 7% atau lebih. Suahasil mengatakan pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi antara APBN, investasi, sektor swasta, dan sektor keuangan.
S, sedangkan PDB Indonesia diperkirakan sekitar Rp25.000 triliun. Kondisi tersebut membuat pemerintah mengarahkan APBN sebagai katalis bagi konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
“APBN itu masuk ke titik-titik yang kita tahu seperti titik-titik refleksi kaki. Masuk ke satu titik, kemudian efeknya itu bisa ke seluruh badan,” ujar Suahasil.
Fiscal Enabler
Suahasil mengatakan pemerintah menempatkan APBN sebagai fiscal enabler dan Danantara sebagai investment catalyst. Pemerintah mengarahkan sinergi tersebut untuk mendukung investasi strategis, sektor swasta, serta program prioritas seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, dan industrialisasi.
Pemerintah juga memproyeksikan defisit APBN 2026 meningkat menjadi 2,85% terhadap PDB dari desain awal 2,68%. Sementara itu, R-APBN 2027 dirancang dengan defisit 2,4% terhadap PDB dan belanja negara yang berpotensi untuk pertama kalinya menembus Rp4.000 triliun.
Suahasil mengatakan peningkatan belanja tersebut harus diarahkan pada program yang meningkatkan kualitas modal manusia, produktivitas, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan konektivitas infrastruktur. Pemerintah juga akan menyinergikan belanja tersebut dengan investasi Danantara dan sektor keuangan.
Dalam pengelolaan penerimaan, pemerintah menargetkan peningkatan tax ratio melalui peningkatan kepatuhan, perluasan basis pajak, dan implementasi Coretax. Pemerintah juga mengarahkan pajak untuk memberikan insentif pada sektor-sektor yang dinilai penting bagi perekonomian.
Suahasil memperkirakan insentif pajak pada 2026 mencapai 2,2% dari PDB atau sekitar Rp576 triliun. Menurut dia, insentif tersebut tetap beredar dalam perekonomian melalui konsumsi, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya.
Suahasil menegaskan pemerintah akan mempertahankan pengelolaan APBN yang kredibel melalui peningkatan penerimaan, efisiensi belanja, inovasi pembiayaan, serta sinergi kebijakan pusat dan daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengelolaan fiskal untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.