Liputan6.com, Jakarta - Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Lampung. Padahal, hasil pengecekan polisi bersama pihak terkait menunjukkan stok masih tersedia.
Pertamina Patra Niaga bahkan mengaku telah meningkatkan penyaluran Biosolar untuk merespons tingginya konsumsi. Kondisi ini membuat Polda Lampung mendalami penyebab antrean tetap mengular meski pasokan disebut mencukupi.
Advertisement
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol Heri Rusyaman mengatakan, polisi bersama pemerintah daerah, Pertamina, dan pihak terkait telah turun langsung mengecek distribusi BBM subsidi di Lampung.
"Hasil kita turun ke lapangan, stok itu sebenarnya ada, lengkap, cukup," kata Heri, Jumat (18/9/2026).
Harga Solar Subsidi Jauh Lebih Murah
Heri menyebut tingginya permintaan menjadi salah satu faktor yang memicu antrean. Selain itu, disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi yang cukup besar diduga mendorong konsumen beralih menggunakan Biosolar.
"Karena selisihnya jauh sekali, akhirnya banyak yang beralih ke subsidi," ujarnya.
Meski pasokan disebut tersedia, Polda Lampung masih mencari tahu mengapa antrean kendaraan tetap terjadi di sejumlah SPBU.
Heri mengatakan, polisi kini mendata pola konsumsi di setiap SPBU, mulai dari kuota yang diterima, jumlah konsumen, waktu pasokan datang, hingga kapan stok habis.
Data tersebut akan dicocokkan dengan informasi dari Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
"Kalau kuotanya lengkap sampai ke daerah, ternyata masih terjadi antrean, ini yang harus kita cari tahu," ungkapnya.
Polisi juga mengevaluasi kesesuaian kuota dengan kebutuhan konsumen di masing-masing SPBU.
SPBU dengan jumlah konsumen tinggi, kata Heri, bisa saja membutuhkan alokasi lebih besar. Sebaliknya, SPBU di wilayah dengan jumlah konsumen lebih sedikit akan dievaluasi apabila memiliki kuota yang relatif tinggi.
Wilayah yang menjadi perhatian antara lain SPBU di Mesuji dan Tulang Bawang, termasuk lokasi yang berada di luar pusat perkotaan.
Selain distribusi, polisi turut mencermati kendaraan dari luar Lampung yang mengisi BBM subsidi. Lampung merupakan jalur lintasan kendaraan antardaerah sehingga pola pengisian kendaraan luar daerah juga menjadi perhatian.
Polda Lampung juga memeriksa mekanisme pembelian menggunakan barcode untuk mengetahui kemungkinan pengisian berulang dalam waktu yang tidak semestinya.
"Kita akan cross-check. Apakah kendaraan hari ini sudah dapat 100 liter, besok bisa dapat lagi atau tidak. Itu yang kita lihat," ujar Heri.
Polisi juga menerima informasi lapangan mengenai kendaraan yang diduga mengambil kembali BBM setelah melakukan pengisian. Namun, informasi tersebut masih didalami dan belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran.
Polisi Hitung Potensi Keuntungan Jual Kembali Biosolar
Besarnya selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi turut menjadi perhatian penyidik.
Heri memberikan simulasi potensi keuntungan apabila Biosolar subsidi disalahgunakan dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Dalam simulasi tersebut, satu kendaraan yang mendapatkan 100 liter Biosolar subsidi dengan harga sekitar Rp 6.700 per liter hanya membutuhkan modal Rp 670.000.
"Apabila BBM tersebut dijual kembali dengan harga Rp15.000 hingga Rp 18.000 per liter, terdapat potensi selisih keuntungan sekitar Rp 830.000 hingga Rp 1,13 juta," bebernya.
Namun, perhitungan itu merupakan simulasi celah keuntungan, bukan bukti bahwa seluruh kendaraan yang mengantre melakukan penjualan kembali BBM subsidi.
Untuk mencegah penyalahgunaan sekaligus mengurai antrean, Polda Lampung bersama pihak terkait mempertimbangkan sejumlah opsi.
Salah satunya pengaturan frekuensi pengisian berdasarkan barcode kendaraan. Polisi juga mempertimbangkan kemungkinan penerapan sistem ganjil-genap.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada pengurangan penyaluran Biosolar di Lampung. Justru, volume distribusi disebut telah ditingkatkan secara bertahap.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Rusminto Wahyudi menjelaskan, rata-rata penyaluran Biosolar di Lampung pada Januari-April 2026 mencapai sekitar 2.178 kiloliter (KL) per hari.
Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 2.503 KL per hari pada periode Mei-Agustus 2026.
Memasuki September 2026, Pertamina kembali menambah penyaluran sekitar 265 KL per hari atau 10,6 persen dari rata-rata periode Mei-Agustus. Dengan demikian, rata-rata penyaluran Biosolar di Lampung menjadi sekitar 2.768 KL per hari.
"Untuk merespons peningkatan konsumsi tersebut, rata-rata penyaluran harian Biosolar di Lampung telah ditingkatkan secara bertahap," kata Rusminto.
Pertamina juga menambah pasokan ke SPBU yang memiliki tingkat konsumsi tinggi. Jam operasional SPBU yang mengalami kepadatan diperpanjang, sementara jumlah operator ditambah untuk mempercepat pelayanan.
Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Lampung 3 Fuel Muhammad Alwan Azhari mengatakan, penyaluran Solar yang sebelumnya rata-rata sekitar 2.500 KL per hari pada Mei-Agustus kini ditingkatkan menjadi sekitar 2.700 hingga 2.800 KL per hari.
Menurut Alwan, stok di depot tersedia dan distribusi terus dijaga. Pengiriman BBM melalui kapal pengangkut juga tetap dipastikan berjalan.
"Pengawasan terus diperkuat melalui verifikasi QR Code, inspeksi bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, serta pemeriksaan transaksi melalui rekaman CCTV SPBU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran Biosolar tepat sasaran dan membantu mengurai antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Lampung," tandasnya.