Liputan6.com, Jakarta - Polemik penggalangan dana yang dilakukan 24 atlet tuna rungu untuk bisa tampil di ajang internasional mendapat tanggapan dari Ketua Umum Perkumpulan Atlet Tuna Rungu Indonesia (PATRIN), Dimyati Hakim.
Dimyati mengaku tidak mengetahui adanya aksi penggalangan dana tersebut. Sebelumnya, kabar mengenai 24 atlet tuna rungu yang membutuhkan dukungan biaya untuk berangkat ke Malaysia viral di media sosial.
Advertisement
Para atlet tersebut diketahui tengah menggalang dana agar dapat berpartisipasi dalam Asia Pacific Deaf Multi-Sport Championships 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Penang, Malaysia, pada 2-10 Oktober 2026.
"Berkaitan dengan isu penggalangan dana untuk pengiriman atlet ke luar negeri, kami sebagai organisasi dan satu-satunya, tidak mengetahui," ujar Dimyati dalam rilis resmi PATRIN.
PATRIN, lanjut Dimyati, memiliki sikap yang jelas terkait keikutsertaan atlet tuna rungu Indonesia dalam kompetisi internasional. Organisasi tersebut menyatakan akan memberikan dukungan kepada atlet yang memiliki afiliasi dengan federasi internasional yang menaungi cabang olahraga mereka.
"Sikap kami jelas bahwa kami akan mendukung yang memang punya afiliasi dengan internasional di organisasinya," kata Dimyati.
Bukan Turnamen Resmi
Sementara itu, status Asia Pacific Deaf Multi-Sport Championships 2026 di Malaysia juga menjadi sorotan pemerintah.
Plt. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Budi Ariyanto Muslim, sebelumnya menyebut ajang tersebut tidak memiliki sanksi bagi negara atau atlet yang tidak berpartisipasi.
"[Turnamen] yang di Malaysia itu setelah kami lihat tidak ada sanksi [kalau tidak ikut]. Jadi bisa dikatakan [turnamen] festival. Jadi tidak resmi dan tidak diakui oleh federasi internasionalnya," ujar Budi Ariyanto Muslim pekan lalu.
Pernyataan PATRIN
Pernyataan tersebut membuat status kejuaraan yang hendak diikuti para atlet tuna rungu tersebut menjadi perdebatan.
Di sisi lain, penggalangan dana yang dilakukan para atlet telanjur mendapat perhatian luas dari masyarakat setelah beredar di media sosial. Kondisi ini memunculkan dukungan sekaligus pertanyaan mengenai proses keberangkatan atlet dan pihak yang bertanggung jawab terhadap keikutsertaan mereka di ajang tersebut.
PATRIN menegaskan pihaknya tidak mengetahui aksi penggalangan dana tersebut dan menekankan pentingnya kejelasan afiliasi organisasi sebelum atlet Indonesia mengikuti kompetisi internasional.