Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I 2026 sebanyak 10.878.676 jiwa. Jumlah tersebut turun 2.838 jiwa dibandingkan DKB Semester II 2025.
Dari total tersebut, sebanyak 5.457.133 jiwa merupakan laki-laki dan 5.421.543 jiwa perempuan yang berdomisili di lima kota administrasi serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Advertisement
"Data kependudukan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis data (data-driven policy)," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto dalam keterangannya, dikutip Kamis (6/8/2026).
Denny mengatakan, Dukcapil DKI Jakarta mendukung implementasi e-government untuk memperkuat peran Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
"Dukcapil DKI Jakarta mendukung Pemerintah Pusat dalam implementasi e-government atau digitalisasi pemerintahan guna memperkuat peran strategis NIK dan IKD sebagai fondasi infrastruktur digital publik untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang lebih mudah, cepat, aman, dan terintegrasi," ujarnya.
Menurut dia, sebagai episentrum perekonomian dan pusat layanan pemerintahan nasional, Dukcapil DKI Jakarta terus mengimplementasikan integrasi NIK dan aktivasi IKD di tingkat regional.
Upaya tersebut dilakukan untuk menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap era digital sekaligus mendukung Jakarta sebagai kota global berbasis teknologi cerdas (smart city).
Jakarta Pecah Rekor Nasional
Selain mencatat data kependudukan terbaru, DKI Jakarta juga menjadi provinsi dengan capaian aktivasi IKD tertinggi secara nasional, yakni 37,87 persen.
Seluruh kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bahkan telah melampaui target nasional aktivasi IKD sebesar 30 persen.
"Melalui pemanfaatan teknologi biometrik dan sistem keamanan berlapis, kami ingin memastikan setiap warga Jakarta dapat menikmati akses layanan publik, baik kesehatan, pendidikan, perizinan, perbankan, maupun bantuan sosial, secara lebih cepat, transparan, dan aman langsung dari genggaman mereka," kata Denny.