Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar dampak perubahan iklim tidak sampai mengganggu stabilitas nasional.
Instruksi ini menjadi krusial mengingat potensi ancaman fenomena El Nino kategori kuat yang diprediksi akan menerjang Indonesia pada semester II-2026.
Advertisement
"(Dalam) rapat terbatas, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa persoalan iklim tidak boleh mengganggu stabilitas nasional. Namun, tanpa intervensi yang terkoordinasi, anomali iklim berpotensi menghambat pencapaian strategis kita," ujar Rachmat Pambudy dalam agenda Dialog Nasional “Memperkuat Respons Lintas Sektor Dalam Menghadapi Dampak El Nino Kuat" di Gedung Bappenas, dikutip dari Antara, Selasa (4/8/2026).
Ancaman El Nino skala besar bukan hal baru bagi Indonesia, setelah sebelumnya pernah terjadi pada tahun 1997, 2015, dan 2023. Rekam jejak El Nino pada 2023 lalu menunjukkan dampak serius di berbagai sektor:
- Sektor Pertanian: Data BMKG mencatat kekeringan melanda 23.451 hektare (ha) lahan sawah. Sementara itu, BPS melaporkan 6.964 ha sawah mengalami gagal panen (puso), yang berujung pada turunnya produksi gabah kering giling sebesar 1,41%—dari 54,75 juta ton pada 2022 menjadi 53,98 juta ton di 2023.
- Kebakaran Hutan dan Lahan: BNPB mencatat lonjakan tajam insiden karhutla hingga mencapai 2.051 kejadian pada 2023, berbanding jauh dari tahun 2022 yang hanya sebanyak 252 kejadian.
Strategi dan Implementasi Respons Bappenas
Untuk memitigasi risiko El Nino Kuat 2026, Bappenas merumuskan langkah respons jangka pendek yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Langkah konkret yang disiapkan meliputi:
- Pertanian & Sumber Daya Air: Penyesuaian jadwal tanam, penggunaan bibit unggul tahan cuaca ekstrem, perbaikan jaringan irigasi, serta pemanfaatan energi surya dan pengelolaan air secara optimal.
- Mitigasi Bencana & Kesehatan: Pengendalian karhutla secara ketat serta peningkatan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi potensi lonjakan penyakit akibat perubahan cuaca.
- Sektor Kelautan: Pemanfaatan data iklim untuk meminimalkan risiko sekaligus mengoptimalkan potensi perikanan nasional.
Sinergi dan Skema Pembiayaan Inovatif
Sebagai tindak lanjut strategis, Bappenas mendorong pengintegrasian data iklim ke dalam proses pengambilan kebijakan dan penganggaran lintas sektor. Dari sisi pendanaan, Bappenas akan mengoptimalkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif, mulai dari anggaran domestik, climate finance, pooling fund kebencanaan, adaptation fund, hingga Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD).
Rachmat menekankan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat luas dalam menghadapi tantangan ini.
"Persoalan iklim adalah persoalan yang bisa kita antisipasi, persoalan iklim adalah persoalan yang bisa kita mitigasi, dan persoalan iklim adalah persoalan yang bisa kita tanggulangi. Hanya saja, pertama kita harus perlu memahami ilmu pengetahuan terkini untuk mengatasi persoalan ini. Kedua, kita harus kompak di antara kementerian dan lembaga, dan bekerja saling terpadu, dan saling mengingatkan, dan juga saling bantu," tutupnya