Pemprov Lampung Respons Dedi Mulyadi soal Begal

Pemprov menegaskan penanganan tindak kriminal merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

oleh Ardi MuntheDiterbitkan 04 Agustus 2026, 14:18 WIB
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo.(Liputan6.com/Istimewa).

Liputan6.com, Lampung- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merespons pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebut mayoritas pelaku begal di Jawa Barat berasal dari jaringan asal Lampung. Pemprov menegaskan penanganan tindak kriminal merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo mengatakan, setiap daerah di Indonesia memiliki aparat penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Penanganan tindak kejahatan di wilayah mana pun di Indonesia tentu akan dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai koridor hukum dan seprofesional mungkin," kata Ganjar saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2026).

Ganjar juga menegaskan, terkait langkah-langkah penanganan apabila ada dugaan keterlibatan warga Lampung dalam jaringan kriminal, pihak yang berwenang memberikan penjelasan adalah Polda Lampung.

"Untuk di Lampung, yang lebih berhak menjawab adalah Polda Lampung. Dari pemberitaan yang kami ikuti, Polda Lampung juga telah mengambil langkah-langkah yang terukur dalam penanganan persoalan tersebut," jelasnya.

Saat ditanya mengenai potensi munculnya stigma negatif terhadap masyarakat Lampung akibat pernyataan tersebut, Ganjar memilih tidak memberikan tanggapan lebih lanjut.

Begal di Jabar Jaringan Lampung

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyebut mayoritas pelaku begal yang ditangkap aparat kepolisian di wilayahnya merupakan bagian dari jaringan yang berasal dari Lampung.

"Jaringan begal itu kebanyakan, mohon maaf menyebut daerah, berasal dari Lampung yang tertangkap," ujar Dedi Mulyadi di TPPAS Legok Nangka, Kabupaten Bandung, Rabu (29/7/2026).

Menurut Dedi, hasil koordinasinya dengan kepolisian menunjukkan kejahatan jalanan di Jawa Barat tidak seluruhnya dilakukan oleh warga setempat. Sebagian pelaku berasal dari luar daerah dan tergabung dalam jaringan kriminal yang beroperasi di Jawa Barat.

Meski demikian, Dedi mengklaim angka kejahatan jalanan, termasuk aksi pembegalan, mulai menunjukkan tren penurunan berdasarkan laporan dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Rismanto.

Sebelumnya, Dedi juga mengumumkan pemberian hadiah Rp 5 juta hingga Rp 50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal, jambret, pencopet, maupun pencuri hidup-hidup dan menyerahkannya kepada polisi. Selain itu, Pemprov Jawa Barat bersama Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya terus memperkuat patroli malam untuk menekan angka kejahatan jalanan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya