Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memberi lampu hijau untuk menjajaki kemitraan bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam merintis proyek pengelolaan sampah bernilai tambah ekonomi. Program ini ditujukan untuk mengubah limbah menjadi beragam produk berdaya guna, seperti pupuk organik, material bangunan, hingga papan sirkuit cetak (Printed Circuit Board/PCB).
Peluang sinergi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa seusai menggelar audiens bersama Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Advertisement
"Tadi diskusi dengan beberapa pengurus NU, ada beberapa proyek dari NU yang mungkin pemerintah juga bisa mendukung karena tujuannya baik, salah satu pengolahan sampah jadi pupuk untuk menyehatkan tanah dan untuk bahan bangunan atau bahan board untuk elektrisitas," kata Purbaya dikutip dari Antara.
Purbaya menilai inisiatif berbasis lingkungan ini berpotensi memberikan dampak yang jauh lebih besar jika mendapatkan pengawalan dari pemerintah, terlebih bila menggandeng mitra strategis tingkat internasional.
"Yang jelas itu bagus bekerja sama dengan satu negara, luar negeri. Jadi kalau pemerintah bisa bantu itu, saya pikir akan bagus sehingga proyeknya bisa berjalan lebih lancar," ujar dia.
Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan PBNU untuk berkonsultasi mengenai dinamika serta skema investasi bisnis lintas negara yang tengah dirancang oleh organisasi keagamaan tersebut.
"Tadi untuk ide-ide investasi kita akan pelajari, kalau memang bisa berjalan sesuai dengan pattern yang ada dan nasibannya terkendali, kita akan support apa yang dilakukan di inisiasi oleh NU," kata Purbaya.
Potensi Keterlibatan PBNU
Pada kesempatan yang sama, Ketum PBNU Gus Yahya menyampaikan bahwa dialog mereka juga menjangkau berbagai potensi keterlibatan PBNU dalam menyukseskan program-program prioritas nasional.
"Kami diskusi banyak hal, yang intinya adalah bahwa pertama, NU memiliki jaringan struktur organisasi yang bisa kami tawarkan sebagai channel untuk menghantarkan agenda-agenda nasional pemerintah ke masyarakat," kata Gus Yahya.
Gus Yahya mengungkapkan bahwa sinergi PBNU bersama Pemerintah RI sebetulnya telah terjalin nyata sejak penghujung 2022, yang terbukti sukses mewujudkan berbagai program nyata seperti Gerakan Keluarga Maslahat.
"Kami tadi mengonsultasikan dengan Pak Menteri Keuangan terkait regulasi, terkait channel-channel yang harus kami akses, dan apa saja norma-norma yang harus diikuti dalam soal investasi," ujar dia.
Muara untuk Kepentingan Publik
Ia menegaskan, keberanian PBNU menjajaki ekosistem investasi dan proyek strategis ini semata-mata bermuara pada kepentingan publik dan kemajuan bangsa.
"Alhamdulillah Pak Menteri membuka diri untuk membantu NU dalam hal ini, karena apapun juga NU dalam semua yang dikerjakan tidak ada tujuan selain untuk membantu negara dan masyarakat," kata Ketum PBNU.
Gus Yahya berharap diskusi konstruktif ini dapat berlanjut pada langkah nyata berupa dukungan serta inisiatif dari pemerintah dalam mengakselerasi kesejahteraan masyarakat luas.